RUBRIKBANTEN – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai bahwa empat bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kebijakan yang nasionalis, progresif, dan berpihak pada rakyat.
Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa arah pemerintahan saat ini berfokus pada transformasi bangsa. Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam aspek politik dan budaya, tetapi juga dalam struktur ekonomi-politik yang lebih mendasar.
Menurut Agus Jabo, ekonomi Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian dengan menanggalkan ketergantungan, de-industrialisasi, serta eksploitasi sumber daya yang timpang. Ia menilai bahwa kebijakan ekonomi Prabowo sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial.
Salah satu langkah signifikan yang diambil pemerintah adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai alat konsolidasi kapital untuk pembangunan nasional. Dengan aset lebih dari Rp14 ribu triliun, badan ini diharapkan menjadi sumber alternatif pembiayaan di luar APBN.
Selain itu, keputusan Presiden Prabowo untuk menahan 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri selama minimal satu tahun dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta memperkuat cadangan devisa. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari aturan era Presiden Joko Widodo yang mewajibkan penyimpanan 30 persen DHE selama tiga bulan.
“Jika kebijakan ini diterapkan lebih lanjut, DHE bahkan bisa diwajibkan disimpan tanpa batas waktu di bank dalam negeri demi ketahanan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Agus Jabo.
Di sektor kesejahteraan masyarakat, Prabowo berencana membangun koperasi dan pergudangan di 70 ribu desa dengan anggaran dana desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang stabil.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah tidak hanya fokus pada program makan bergizi gratis untuk siswa, tetapi juga berkomitmen memperbaiki 330 ribu sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Agus Jabo menegaskan bahwa kunci menuju masyarakat adil dan makmur adalah kombinasi kebijakan ekonomi yang tepat dan kepemimpinan nasional yang kuat.
“Kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat harus mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, dan mengendalikan eksploitasi kapitalisme yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial,” tutupnya.
