CILEGON, RUBRIKBANTEN – Rencana kenaikan honor Ketua RT dan RW sebesar 15 persen yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dipastikan belum dibatalkan. Namun realisasinya masih menunggu kemampuan keuangan daerah setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp230 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan berkurangnya dana transfer tersebut berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan anggaran ke depan.
Menurutnya, pengurangan transfer keuangan harus diperhitungkan secara matang karena berkaitan dengan berbagai pos belanja daerah, termasuk alokasi belanja sebesar 5 persen untuk pemerintah kelurahan yang di dalamnya mencakup dukungan bagi RT/RW serta berbagai lembaga kemasyarakatan.
“Pengurangan transfer keuangan sekitar Rp230 miliar tentu menjadi pertimbangan. Di dalamnya ada alokasi untuk pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, LPM, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang selama ini mendapat dukungan pemerintah daerah,” ujar Achmad.
Ia menjelaskan, selain RT dan RW, pemerintah juga memiliki tanggung jawab mendukung berbagai elemen masyarakat seperti petugas pemandi jenazah, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berperan membantu pelayanan sosial di tingkat lingkungan.
Karena itu, kata dia, seluruh kebutuhan anggaran harus dihitung secara menyeluruh agar tetap seimbang dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Achmad menegaskan program kenaikan honor RT/RW masih tercantum dalam agenda prioritas pemerintah daerah dan tetap memiliki peluang untuk direalisasikan apabila kondisi fiskal memungkinkan.
“Program tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Tidak menutup kemungkinan dapat direalisasikan apabila kemampuan keuangan daerah mendukung dan kondisi transfer keuangan dari pemerintah pusat membaik,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berbagai program pembangunan telah dimasukkan ke dalam pagu indikatif. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan pendapatan daerah yang sebagian besar masih ditopang dana transfer pemerintah pusat.
Di tengah keterbatasan fiskal saat ini, Pemkot Cilegon juga berupaya memprioritaskan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar warga.
“Kami tetap mendorong program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara program prioritas lainnya, termasuk penyesuaian honor RT dan RW, akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kemampuan anggaran daerah,” tuturnya.
Achmad menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, seluruh program yang telah direncanakan akan disesuaikan dengan kondisi pendapatan yang tersedia agar tetap berjalan secara berkelanjutan.
Dengan kondisi tersebut, rencana kenaikan honor RT/RW sebesar 15 persen masih terbuka untuk direalisasikan, namun waktunya akan sangat bergantung pada perkembangan fiskal daerah dan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.
