CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon mengambil langkah besar untuk memutus rantai kemiskinan melalui dunia pendidikan. Dalam upaya menghadirkan pendidikan gratis dan berasrama bagi warga tidak mampu, Pemkot menegaskan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dari total sekitar 470.000 penduduk, sebanyak 17,39 persen kepala keluarga di Cilegon tercatat sebagai penerima manfaat PKH. Data ini menjadi dasar seleksi utama dalam menjaring calon peserta Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang dirancang dalam bentuk boarding school.
“Para pendamping PKH sudah kami arahkan untuk menyisir dan merekomendasikan warga miskin, terutama dari dua kategori: miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Damanhuri, Sabtu (7/6/2025).
Damanhuri menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem merujuk pada keluarga dengan penghasilan di bawah Rp600.000 per bulan. “Kalau di-breakdown, angka itu jelas sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup,” tambahnya.
Lokasi Pertama Gagal, Kawasan Industri Terlalu Bising
Meski niat mulia ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, pembangunan Sekolah Rakyat masih menemui kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah penentuan lokasi pembangunan.
Lokasi pertama yang diusulkan oleh Pemprov Banten di daerah Ciwandan resmi ditolak oleh Kementerian Sosial. Alasannya? Lingkungan sekitar dianggap tidak kondusif karena berdekatan langsung dengan kawasan industri.
“Setelah dilakukan survei, lokasi di Ciwandan sebenarnya cukup memungkinkan, namun terlalu dekat dengan industri. Padahal, kenyamanan belajar sangat penting, jangan sampai terganggu oleh kebisingan,” jelas Damanhuri.
Sebagai alternatif, Pemkot mengusulkan lokasi baru di kawasan Bulakan, tepatnya sekitar Kawasan Pengembangan Terpadu (KPT). Dari luas lahan awal 96.000 meter persegi, hanya 56.000 meter persegi yang digunakan, disesuaikan dengan syarat dari Kemensos.
Namun, hingga kini usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat.
Sekolah Berasrama Gratis: SD-SMA, Semua Ditanggung Negara
Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama penuh (boarding school), dengan jenjang pendidikan lengkap dari SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah, namun dengan syarat peserta didik bersedia tinggal di asrama selama masa pendidikan.
“Modelnya seperti mondok. Anak-anak akan tinggal di asrama selama enam tahun untuk SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun SMA/SMK,” tutur Damanhuri.
Dengan langkah ini, Pemkot Cilegon berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Insyaallah semua dibiayai negara. Kami hanya ingin anak-anak dari keluarga miskin punya masa depan yang cerah lewat pendidikan yang layak dan nyaman,” pungkasnya.
