JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menunjukkan keseriusannya dalam mengakselerasi pembangunan berbasis desa. Salah satu buktinya, capaian pendirian akta Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten telah menembus angka 93 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam menyukseskan program pembangunan dari desa. Salah satunya melalui legalitas koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Deden.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp100 juta per desa pada tahun 2025. Fokus utama dari bantuan ini adalah untuk pendirian atau perubahan anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa.
Tak hanya itu, Deden juga menegaskan bahwa Pemprov Banten sangat serius menjalankan berbagai program Pemerintah Pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bukan hanya koperasi, kami juga jalankan program prioritas seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Sarjana Penggerak Desa, dan Sekolah Gratis sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam membangun dari akar,” papar Deden.
Dalam Rakernas Forsesdasi 2025 tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, memberikan penekanan penting soal peran strategis Sekda sebagai jembatan komunikasi antara kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tadi Pak Sekjen menegaskan bahwa peran Sekda sangat vital. Komunikasi antara Sekda dengan kepala daerah harus cair, tanpa batas, agar program prioritas pusat dan daerah bisa berjalan harmonis dan tepat sasaran,” ujar Deden menutup.
