CILEGON, RUBRIKBANTEN – Polemik terkait parkiran di kawasan Pasar Kranggot, Cilegon, kembali memanas. Ketua Pemuda Lingkungan Kranggot, Sibli, mendesak Wali Kota Cilegon untuk segera memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyelesaikan kisruh yang terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Menurut Sibli, terdapat 17 titik parkir di sekitar Pasar Kranggot yang selama ini dianggap ilegal, namun dari jumlah itu, tiga hingga empat titik disebut-sebut memiliki legalitas berupa surat dan rutin menyetor ke PPTKAT atau bahkan BPKAD setiap bulannya. “Setahu saya, ada titik yang jelas setor tiap bulan ke dinas, jadi jangan digeneralisasi semua ilegal,” ujar Sibli.
Ia juga menyoroti kebijakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima, khususnya para pedagang perempuan yang berjualan di pinggir jalan. Penertiban dilakukan tanpa disertai relokasi yang jelas. “Mereka ditertibkan, tapi tidak diberikan tempat. Jadi ya balik lagi, muncul lagi pedagang di jalan,” keluhnya.
Bahkan, muncul wacana relokasi ke bekas tempat pembuangan sampah yang telah dibersihkan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan resmi dari pemerintah.
Situasi ini, menurut Sibli, diperparah dengan sikap saling lempar tanggung jawab antar instansi pemerintah. “Disperindag bilang ke dinas ini, dinas ini lempar lagi ke yang lain. Ini enggak bisa dibiarkan. Harusnya semua duduk bareng: Disperindag, BPKAD, dinas terkait, biar masalahnya jelas,” tegasnya.
Sibli meminta Wali Kota Cilegon untuk turun tangan langsung dan memanggil seluruh OPD terkait agar persoalan parkiran dan relokasi pedagang Pasar Kranggot segera menemui solusi konkret. “Kalau dibiarkan, ini terus jadi polemik, dan yang dirugikan ya masyarakat,” tutupnya.
