Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BeritaDaerahKementerianKota CilegonNasionalOrganisasiPemerintahPendidikanPolitikSosial

Kritik Pinjaman Rp300 Miliar JLU, HMI Cilegon Desak Potong Tunjangan DPRD dan TPP ASN demi Rakyat

505
×

Kritik Pinjaman Rp300 Miliar JLU, HMI Cilegon Desak Potong Tunjangan DPRD dan TPP ASN demi Rakyat

Sebarkan artikel ini

CILEGON, RUBRIKBANTEN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang menggunakan pinjaman sebesar Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). HMI menilai, proyek strategis tersebut seharusnya mampu dibiayai oleh keuangan daerah tanpa harus menambah beban utang jangka panjang.

Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb Rizki Andika, menegaskan bahwa tingginya alokasi belanja pegawai yang mencapai 40% dari total APBD menjadi bukti lemahnya efisiensi anggaran.

“Pemerintah jangan selalu menjadikan utang sebagai jalan pintas dengan dalih pembangunan untuk masyarakat. Jika benar proyek ini untuk kepentingan rakyat, maka pengorbanan harus dimulai dari elite birokrasi,” tegas Tb Rizki.

HMI bahkan mendorong Wali Kota Cilegon untuk mengambil langkah berani dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan tunjangan anggota DPRD demi mendukung pendanaan JLU.

“Kalau ini benar untuk masyarakat, saya rasa para wakil rakyat juga siap jika tunjangan mereka dipotong demi kepentingan publik,” tambahnya.

Baca juga:  Jadi Tour Guide Anak-anak di Gedung Negara, Andra Soni Kenalkan Ikan Purba Khas Banten

Selain menyoroti skema pendanaan, HMI menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang di kawasan sekitar JLU agar tidak bernasib seperti Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang kini terbengkalai dan menjadi kawasan kumuh.

“Harus ada rencana besar yang terintegrasi untuk pengembangan wilayah, bukan hanya jalan yang sepi,” jelas Tb Rizki.

Ironi juga disampaikan HMI terkait tingginya realiasi investasi Kota Cilegon yang mencapai Rp134 triliun, namun angka pengangguran tetap tinggi.

“Penerimaan tenaga kerja bersifat universal dan tidak bisa dikendalikan lewat regulasi lokal. Bahkan perda inisiatif DPRD soal tenaga kerja lokal pun ditolak pusat. Ini ironis,” ujarnya.

Melalui pernyataan resmi ini, HMI Cabang Cilegon mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk lebih bijak mengelola keuangan daerah dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.

“Pembangunan harus hadir tanpa membebani masyarakat dengan utang jangka panjang yang tidak berkelanjutan,” pungkas Tb Rizki Andika.

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *