SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Oktober 2025, kinerja keuangan Banten tercatat melampaui rata-rata nasional, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi di Indonesia mencapai 70,01 persen, sementara rata-rata realisasi belanja sebesar 55,59 persen. Namun, Provinsi Banten berhasil melampaui angka tersebut dengan realisasi pendapatan sebesar 70,78 persen dan realisasi belanja mencapai 57,72 persen.
“Pemerintah Provinsi Banten terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran. Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Minggu (19/10/2025).
Rina menjelaskan, capaian tersebut menegaskan kemampuan Pemprov Banten dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Menurutnya, realisasi pendapatan yang tinggi mencerminkan optimalisasi penerimaan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat.
“Tingkat realisasi belanja yang melampaui rata-rata nasional memperlihatkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah,” paparnya.
Rina menegaskan, capaian di atas rata-rata nasional menempatkan Banten dalam kelompok provinsi dengan pengelolaan keuangan yang produktif dan berkinerja baik. Pemprov, lanjutnya, akan terus mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas serta memastikan penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran 2025.
“Kondisi ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun anggaran 2025,” pungkasnya.
