CILEGON, RUBRIKBANTEN — Wali Kota Cilegon Robinsar turun langsung menemui massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (16/9/2026). Didampingi Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Robinsar berdialog dengan mahasiswa dan menerima sejumlah kritik terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari postur APBD, belanja pegawai, alokasi pendidikan, hingga belanja infrastruktur. Mereka juga mendesak Pemerintah Kota Cilegon mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Robinsar mengatakan Pemkot Cilegon menghargai penyampaian aspirasi mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan publik diperlukan sebagai pengingat agar kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini kami sangat menyambut baik. Kami senang dan serius, tidak ada tendensi apa pun. Kami merasa ketika memang ada suatu hal yang disuarakan, berarti demi kebaikan. Ini mengingatkan kami agar terus memastikan langkah kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Robinsar.
Ia menilai mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, Pemkot Cilegon memilih membuka ruang dialog secara langsung.
“Ini bentuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa. Kami menerima aspirasinya dan kami berdiskusi pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama saling memberikan pencerahan,” ujarnya.
TKD Berkurang, Postur APBD Harus Disesuaikan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa adalah perubahan postur anggaran daerah akibat berkurangnya TKD.
Robinsar mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap pola penganggaran dan menentukan kembali prioritas belanja.
“Tuntutannya perihal postur anggaran yang hari ini, dengan berkurangnya TKD. Otomatis harapan rekan-rekan adalah agar lebih fokus lagi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Robinsar, penyesuaian terhadap struktur APBD telah menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama Sekda dan jajaran terkait.
“Dengan TKD yang dipotong, dengan TKD yang berkurang, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Itu sudah menjadi pola dan langkah kami bersama Pak Sekda dan tim, perlu ada penyesuaian,” katanya.
Robinsar juga memastikan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sudah sepakat dengan rekan-rekan bahwa apa yang menjadi aspirasi, insyaAllah akan kami jalankan dan akan kami pastikan itu berjalan,” tegasnya.
Belanja Pegawai Disorot
Mahasiswa juga menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Cilegon.
Robinsar menjelaskan, besarnya persentase belanja pegawai tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendapatan daerah secara keseluruhan. Ketika kapasitas pendapatan daerah menurun akibat berkurangnya TKD, porsi belanja pegawai secara persentase dapat terlihat semakin besar.
“Belanja pegawai besar itu semuanya faktornya terhadap APBD. Semakin besar APBD-nya, dengan total yang hari ini semakin kecil pendapatannya, belanja sebenarnya juga ikut terlihat porsinya besar. Berhubung TKD-nya dipotong, pengalinya makin kecil, jadi akhirnya kelihatannya porsinya besar,” tuturnya.
Ia menambahkan, perubahan nominal belanja pegawai dari tahun ke tahun juga bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh penambahan ASN maupun pegawai yang memasuki masa pensiun.
“Kalau naik turun kan fluktuatif, tergantung ada penambahan ASN atau ada yang pensiun. Tapi kalau besaran angka pendapatan per orang, tidak ada kenaikan,” tegas Robinsar.
Pendidikan Diklaim Tetap Jadi Perhatian
Sorotan lainnya menyasar alokasi anggaran pendidikan. Robinsar membantah anggapan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan minim.
Menurutnya, ukuran keberpihakan terhadap pendidikan tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal anggaran, tetapi juga dari penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan proses pendidikan.
“Enggak minim. Semuanya sesuai aturan. Bahkan bukan hanya anggarannya besar atau sesuai aturan, tetapi anggaran itu betul-betul langsung terhadap kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan mebel, hingga peningkatan honor guru.
“Kalau bicara anggaran, anggaran doang. Kalau anggaran besar tapi banyak seremonial, buat apa juga? Bagaimana anggaran itu betul-betul langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pengadaan mebel, kenaikan honor guru, misalkan,” jelasnya.
HMI Soroti Belanja Infrastruktur dan PAD
Sementara itu, Perwakilan Pengurus HMI Cabang Cilegon Ahmad Zhilu Burhanudin mengatakan pihaknya menyoroti alokasi belanja infrastruktur dalam APBD.
Menurut Ahmad, berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, terdapat ketentuan mengenai proporsi belanja infrastruktur yang menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Pada Pasal 147, belanja infrastruktur juga ditetapkan seminimal mungkin 40 persen. Akan tetapi, anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon juga belum menyentuh angka 40 persen, bahkan 35 persen pun belum,” kata Ahmad.
Ia menilai belanja infrastruktur perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain infrastruktur, HMI juga mendorong Pemkot Cilegon mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Penguatan kinerja BUMD, pajak, retribusi, dan pos pendapatan lainnya dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Cilegon bisa mengoptimalkan BUMD, kemudian pendapatan dari pos-pos yang ada di Kota Cilegon, mulai dari pajak dan retribusi dan lainnya. Kinerja pemerintah daerah, khususnya eksekutif, perlu terus dimaksimalkan,” katanya.
Ahmad mengatakan pihaknya belum menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan. Namun, keputusan tersebut akan diambil setelah pihaknya kembali mengkaji hasil dialog dengan wali kota.
“Kami sudah melakukan kajian dan kemudian memiliki jawaban. Kami akan mengkaji kembali dan mungkin ke depannya akan melaksanakan aksi kembali. Akan tetapi, kami perlu kajian yang rasional yang betul-betul bisa membawa tuntutan-tuntutan ini menjadi realisasi yang terbaik untuk anggaran APBD tahun depan, tahun 2027,” pungkasnya.
