Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BeritaBisnisDaerahEkonomiKementerianKota CilegonNasionalOrganisasiPemerintahPendidikanPolitikSosial

HMI Cilegon Bongkar Skandal Beasiswa Juare: Data Kacau, Warga Miskin Justru Tersingkir

340
×

HMI Cilegon Bongkar Skandal Beasiswa Juare: Data Kacau, Warga Miskin Justru Tersingkir

Sebarkan artikel ini

CILEGON, RUBRIKBANTEN – Program Beasiswa Cilegon Juare yang digadang-gadang sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terhadap pendidikan justru menuai sorotan tajam. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Alfa Fahrizi, menilai program ini tidak tepat sasaran, penuh kejanggalan, dan minim transparansi.

Alfa menilai, salah satu masalah utama terletak pada data Desil Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon. Menurutnya, banyak masyarakat yang nyata-nyata kurang mampu justru dikategorikan berada pada Desil 6 atau tergolong mampu. Akibatnya, mereka gagal mendapatkan beasiswa, sementara penerima justru berasal dari kalangan yang relatif tidak berhak.

“Realita di lapangan, banyak warga kurang mampu tidak mendapatkan beasiswa. Sebaliknya, justru yang lebih mampu lolos. Ini tidak seharusnya terjadi jika Pemkot Cilegon serius menjalankan programnya,” tegas Alfa Fahrizi, Selasa (9/9/2025).

Ia mengungkap, ada calon mahasiswa dengan latar belakang keluarga penjual warung kopi hingga buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu, namun justru tidak lolos seleksi. Saat dicek ke Dinsos, status mereka tercatat pada Desil 6.

Baca juga:  Mahasiswa Kukerta UIN Banten Edukasi Warga Delingseng soal Pentingnya Nikah Tercatat

“Ini membuktikan adanya kebobrokan dan ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah. Kalau datanya sudah salah, bagaimana beasiswa bisa tepat sasaran?” sambungnya.

HMI Cilegon mendesak Pemkot untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memeriksa ulang penerima beasiswa Juara, agar benar-benar diberikan kepada warga yang berhak.

“Pemerintah wajib melakukan cross-check langsung ke penerima beasiswa, memperbaiki sistem data, serta menjamin transparansi dan kontrol program ini,” tutup Alfa.

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *