CILEGON, RUBRIKBANTEN – Di balik gemerlap julukan Kota Baja dan hiruk-pikuk aktivitas industri raksasa, Kota Cilegon menyimpan paradoks besar. Kota yang menjadi jantung industri nasional ini, dengan Krakatau Steel sebagai ikon dan sederet kawasan industri kimia, logam, serta energi, ternyata masih berhadapan dengan persoalan klasik: kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan tingginya angka pengangguran di kalangan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Dengan letaknya yang strategis di tepi Selat Sunda, Cilegon menjadi rumah bagi berbagai objek vital nasional seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Pelindo II Ciwandan, PLTU Suralaya, hingga kawasan Krakatau Steel Group. Namun, muncul pertanyaan yang menggelitik: sejauh mana industrialisasi besar-besaran ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar?
Tantangan: Antara Pabrik Raksasa dan Rakyat yang Masih Menganggur
Ironi mencuat ketika geliat industri di Cilegon justru tidak sepenuhnya menekan angka pengangguran. Meski peluang kerja terlihat besar, namun penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Banyak warga yang justru merasa “tamu di rumah sendiri” di tengah derasnya arus investasi industri.
M. Ibrohim Aswadi, SH pemerhati politik dan sosial kemasyarakatan Kota Cilegon menyoroti bahwa perlu ada transformasi ekonomi berbasis masyarakat melalui program hilirisasi industri. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi motor penciptaan nilai tambah ekonomi dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (IKM/UMKM) di Cilegon.
“Hilirisasi harus melahirkan kemandirian ekonomi rakyat. Tidak boleh hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi harus menjadi pintu bagi masyarakat lokal untuk naik kelas,” tegas Ibrohim.
Hilirisasi: Dari Baja dan Kimia, Menuju Ekonomi Rakyat yang Mandiri
Konsep hilirisasi industri di Cilegon diarahkan bukan hanya pada sektor baja dan logam berat, melainkan juga untuk menciptakan cluster IKM/UMKM yang produktif dan kompetitif. Cluster tersebut diharapkan menjadi turunan langsung dari industri besar yang ada, dengan dukungan kebijakan pemerintah serta sinergi program CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari perusahaan-perusahaan besar.
Dengan kolaborasi tersebut, multiplier effect ekonomi bisa dirasakan lebih luas: peningkatan lapangan kerja, penguatan social value, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Berjubelnya industri nasional dan asing di Cilegon seharusnya melahirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, maupun pembinaan UMKM,” tutur Ibrohim.
Pemerintah Sudah Sediakan Regulasi, Tapi Butuh Implementasi Nyata
Berbagai regulasi sebenarnya telah disiapkan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya UMKM dan koperasi. Di antaranya, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM, serta Permen BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang pelaksanaan CSR di BUMN.
Namun, di lapangan, banyak masyarakat yang merasa belum merasakan manfaatnya. Implementasi kebijakan masih belum menyentuh akar masalah kesejahteraan di tingkat lokal.
“Aje ikimah SDM Cilegon wakeh sing pade nganggur, kesejahteraan rakyat urung kedeleng pisan,” keluh seorang warga (Masih banyak SDM Cilegon yang menganggur, kesejahteraan rakyat belum juga terlihat).
Ungkapan ini menjadi cerminan keresahan masyarakat bahwa industrialisasi tanpa pemberdayaan hanya akan melahirkan kesenjangan baru.
Sinergi Jadi Kunci: Antara Pemerintah, Industri, dan Rakyat
Kota Cilegon sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi simbol keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika ada sinergi kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Program hilirisasi berbasis bahan baku baja, logam, kimia, dan pangan dapat menjadi pintu masuk bagi transformasi ekonomi rakyat. Bila dijalankan dengan serius dan berkelanjutan, maka Cilegon bukan hanya dikenal sebagai Kota Baja, tetapi juga sebagai Kota Sejahtera.
“Sudah saatnya industrialisasi di Cilegon tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga tentang kesejahteraan. Industrialisasi harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas M. Ibrohim Aswadi.
Cilegon kini berada di titik krusial. Antara industrialisasi yang menggiurkan dan kesejahteraan yang masih menggantung. Apabila sinergi antar-elemen mampu diwujudkan, bukan mustahil Cilegon akan menjadi kota industri berwajah humanis tempat baja mengalir, tapi kesejahteraan rakyat juga berkilau.
