SERANG, RUBRIKBANTEN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten mengeluarkan pernyataan tegas terkait 100 hari pertama kinerja Kabinet Merah Putih yang dinilai telah mencederai hati rakyat. Dalam upayanya sebagai penghubung aspirasi masyarakat, BEM Banten mengkritik keras kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dan malah memperburuk kondisi sosial-ekonomi di tanah air.
BEM Banten juga menegaskan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Reklamasi PIK 2, yang dinilai menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Bagas Yulianto, Koordinator BEM Banten, dengan tegas menyatakan, “Kami menolak keras PSN PIK 2 karena proyek ini tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang sangat besar. Pemerintah seharusnya berpihak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lingkungan pesisir, bukan pada proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.”
Geri Wijaya, Sekretaris Jenderal BEM Banten, menambahkan bahwa selama 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, muncul berbagai kebijakan yang memicu keresahan di kalangan rakyat.
“Banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, lebih condong pada kepentingan elite dan korporasi. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk terus melakukan pengawalan,” tegas Geri.
BEM Banten berencana untuk menggelar diskusi publik dan aksi besar-besaran dalam waktu dekat untuk menyuarakan problematika yang ada di Banten serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan suara rakyat tetap didengar oleh pemerintah.
“Kami mengajak seluruh BEM se-Banten untuk bersatu dan mengawal kebijakan pemerintah serta menolak proyek-proyek yang merugikan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia,” seru Bagas Yulianto dengan semangat membara. (Red).
