SERANG, RUBRIKBANTEN – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten berencana melakukan aksi mogok massal angkutan barang menyusul pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dinilai serampangan dan merugikan banyak pihak. SKB tersebut berlaku dari 24 Maret hingga 8 April 2025, atau selama 16 hari, dan disebut-sebut mengancam kelangsungan usaha dan kesejahteraan para sopir truk.
Ketua Aptrindo Banten, Syaiful Bahri, menyebutkan aksi mogok ini adalah bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar segera merevisi SKB tersebut. Ia menegaskan, pembatasan angkutan barang selama 16 hari terlalu lama dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau tahun lalu 10 hari saja, kenapa sekarang sampai 16 hari? Ya 10 hari lah, jangan sampai sepanjang ini,” ujar Syaiful Bahri di Gerbang KBS, Kamis (20/3/2025).
Menurut Syaiful, keputusan sepihak ini tidak hanya berdampak pada pengusaha logistik, tapi juga industri secara keseluruhan. Ia mengungkapkan, banyak pelaku industri kini terpaksa menyewa gudang tambahan untuk menampung hasil produksi yang tidak bisa dikirimkan.
“Perjuangan ini dimotori oleh Aptrindo, tapi yang diuntungkan malah pelabuhan. Sementara industri lain pontang-panting. Driver juga kasihan, 16 hari mereka enggak narik. Pas pulang ke rumah, cuma sempat kumpul satu-dua hari sebelum Lebaran,” imbuhnya.
Syaiful menegaskan, pemerintah seharusnya lebih bijak dan memahami kondisi riil di lapangan sebelum menetapkan aturan. Ia mengkritik keras penempatan pejabat yang dinilai tidak kompeten di sektor transportasi.
“Tolong dong, ketika membuat peraturan itu lihat realitas di lapangan. Jangan tempatkan orang yang enggak ngerti perhubungan buat urus perhubungan, ya akibatnya kayak gini,” tegasnya.
Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut, Aptrindo mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas trucking secara serempak.
“Karena waktunya sudah mepet, kemungkinan besar kita semua trucking stop semua kegiatan. Lumpuh ekonomi!” tutup Syaiful dengan nada tegas. (*)
