SERANG, RUBRIKBANTEN — Anggaran sebesar Rp76 miliar yang digelontorkan untuk Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang kembali menuai sorotan tajam. Kritik terbaru datang dari Ketua HMI Cabang Serang, Eman, yang menilai bahwa penggunaan anggaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama di tengah persoalan sampah yang masih akut di sejumlah wilayah, termasuk Bojonegara.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Zakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas, persoalan sampah disebut belum menunjukkan perbaikan signifikan. Eman menegaskan, apabila anggaran sebesar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka persoalan sampah seharusnya dapat tertangani sejak lama.
“Kalau Rp76 miliar itu benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat, saya kira persoalan sampah di Kabupaten Serang, khususnya di Bojonegara, harusnya sudah selesai,” tegas Eman.
Ia juga menyoroti bahwa publik tidak boleh menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Secara keras, Eman mengingatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh bergantung pada posisi strategis keluarga di pusat pemerintahan.
“Bupati Serang ini jangan mentang-mentang ada suaminya di kementerian. Harus berjuang untuk masyarakat, bukan berlindung di balik jabatan keluarga,” ujarnya lantang.
“Kalau begini, saya kira semuanya bullshit saja,” tambahnya.
Selain itu, Eman mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan berbagai program untuk Kabupaten Serang. Namun, ia menyayangkan Pemkab Serang yang dinilai gagal mengeksekusi peluang tersebut, termasuk soal penyediaan lahan yang menjadi syarat utama dalam beberapa proyek.
“Program dari pemerintah pusat sudah ada, kita apresiasi itu. Tapi Pemkab Serang justru gagal menyediakan lahannya. Ini bentuk ketidakmaksimalan kerja yang harus dikritisi,” jelasnya.
HMI bersama masyarakat dan mahasiswa mendesak Pemkab Serang untuk berhenti sekadar membuat pencitraan di media sosial. Menurut mereka, realisasi di lapangan sangat jauh dari apa yang dipromosikan.
“Di media sosial ramai program sana-sini, tapi kenyataan di masyarakat sampah masih berserakan di banyak titik. Kami meminta kinerja nyata, bukan sekadar narasi,” tutup Eman.
Isu ini diperkirakan akan terus berkembang mengingat anggaran jumbo dan tuntutan publik terhadap transparansi serta efektivitas kinerja pemerintah daerah.
