SERANG, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa persoalan banjir di Provinsi Banten tidak boleh lagi ditangani secara parsial dan seremonial. Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya, dari pemerintah daerah hingga balai teknis pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir Kabupaten Serang dan Kota Serang yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).
Rakor itu dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan BKSDA Banten, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana, serta jajaran kepala OPD Pemprov Banten.
“Koordinasi ini lintas sektor. Kita paham kewenangan masing-masing, tapi soal banjir tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Ini urusan bersama,” tegas Andra Soni.
Gubernur menekankan bahwa rapat tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Hasil koordinasi harus langsung diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
Ia menginstruksikan agar alat berat segera diterjunkan ke titik-titik banjir, bahkan tidak menunggu hari berikutnya.
“Malam ini, atau paling lambat besok pagi, alat berat sudah harus bergerak. Masyarakat tidak boleh menunggu lebih lama untuk merasakan dampak penanganan,” ujarnya dengan nada tegas.
Andra Soni juga mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Mitigasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, dibarengi perubahan perilaku semua pihak dalam menjaga lingkungan.
“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kejadian yang berulang. Ini ujian bagi kita semua yang diberi amanah,” katanya.
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyatakan pihaknya langsung bergerak cepat bersama Pemkab dan Pemkot Serang untuk menentukan prioritas penanganan.
“Saat ini sudah kami turunkan dua unit ekskavator, satu pompa mobile, serta material bronjong dan geobag untuk menutup tanggul-tanggul yang jebol,” ungkap Dedi.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan menyeluruh terhadap ruas-ruas sungai yang selama ini menjadi sumber banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan memastikan jajarannya telah merespons cepat instruksi Gubernur.
“Untuk Kota Serang, satu alat sudah diturunkan hari ini dan malam ini akan menyusul satu ekskavator amfibi. Dengan dua alat ini, kami harap penanganan bisa lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka pendek, Pemprov Banten juga telah mendirikan posko siaga bencana di lima wilayah strategis: Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping.
Sebanyak 760 personel disiagakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih mengancam.
“Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa segera mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota dan Kabupaten Serang,” pungkas Arlan.
