RUBRIKBANTEN – Presiden Prabowo Subianto mencanangkan tiga program prioritas nasional: swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk mewujudkan program-program tersebut, ketersediaan tanah menjadi fondasi utama.
“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare hasil konversi Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (8/1/2025).
Dari total cadangan tersebut, 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Menteri Nusron optimistis langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dengan memastikan ketersediaan lahan pertanian yang memadai.
Selain itu, sebanyak 567.585 hektare tanah akan digunakan untuk program transmigrasi. Lahan ini diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi guna mendorong relokasi penduduk ke wilayah baru, mengurangi tekanan di daerah padat, sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Untuk mendukung program perumahan rakyat, pemerintah mengalokasikan 77.297 hektare lahan, ditambah 10.000 hektare hasil konversi untuk pembangunan pemukiman. Langkah ini bertujuan merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Kami pastikan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada kendala. Semua berjalan lancar sesuai laporan terakhir kami kepada kementerian terkait,” jelas Nusron Wahid.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan tanah tidak produktif demi mendukung agenda prioritas nasional. Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto.
