SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai sembilan kali berturut-turut Pemprov Banten meraih opini tertinggi tersebut sejak 2016.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (30/4/2025). Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, secara langsung menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah, pengawasan legislatif, serta dukungan dari BPK.
“Capaian ini menjadi bahan introspeksi sekaligus motivasi kami dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD,” ujar Andra.
Meski begitu, Andra mengakui masih ada catatan dari BPK, khususnya terkait pengendalian internal pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan nonfisik, serta pengelolaan dana BOS. Pemprov Banten juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dalam waktu maksimal 60 hari kalender.
Sementara itu, Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk penghargaan tertinggi atas tata kelola keuangan yang akuntabel. “Ini adalah kasta tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan. Banten berhasil mempertahankannya sembilan tahun berturut-turut,” katanya.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu pembenahan, seperti pembaruan tarif retribusi pelayanan kesehatan, optimalisasi retribusi parkir, penegakan sanksi atas pelanggaran pengelolaan dana BOS, serta pemanfaatan aset tetap rumah sakit daerah.
“Opini ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. DPRD juga berhak mengajukan pertemuan konsultatif dengan BPK jika ada hal yang belum jelas,” tambahnya.
Dengan raihan WTP yang kesembilan, Pemprov Banten mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan paling konsisten, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia.
