JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan tekad kuat untuk mengakhiri konflik agraria yang berlarut-larut di Indonesia dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Komitmen ini disampaikannya saat menerima kunjungan jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri. Butuh sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat hukum. Kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk menyusun roadmap penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” tegas Ossy.
Wamen Ossy menyoroti bahwa banyak konflik agraria berkaitan erat dengan tata ruang, kawasan hutan, hingga isu lingkungan hidup. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.
“Kami tidak ingin roadmap ini hanya jadi dokumen cantik. Harus ada aksi nyata yang melibatkan semua pihak, agar penyelesaian konflik agraria lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menegaskan bahwa konflik agraria bukan semata soal administrasi tanah, tetapi menyangkut hak hidup masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Konflik agraria adalah soal keadilan dan kepastian hukum atas sumber penghidupan. Komnas HAM mendorong penyelesaian yang berlandaskan HAM dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci utama,” ujar Anies.
Anies menambahkan, sinergi kelembagaan ini diharapkan melahirkan peta jalan bersama yang mampu memetakan peran tiap pihak secara jelas dan efektif, demi mengakhiri ketimpangan agraria yang telah berlangsung lama di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Adjie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Turut hadir pula jajaran Komnas HAM.
