JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Dalam Rapat Kesiapan Menghadapi Nataru dan Antisipasi Bencana yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025), Tito menegaskan bahwa kepala daerah wajib meningkatkan kesiapsiagaan penuh, baik menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat maupun potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
Tito meminta Pemda tidak lengah dan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tingginya aktivitas masyarakat selama Nataru berpotensi memicu persoalan serius jika tidak diantisipasi secara matang.
Di sektor transportasi, Mendagri menyoroti potensi permainan harga tiket. Ia mengingatkan agar penyedia jasa transportasi tidak memanfaatkan momentum Nataru untuk menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Pemerintah pusat, kata Tito, telah menyiapkan mekanisme diskon harga tiket melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Jangan sampai masyarakat justru terbebani oleh harga transportasi yang mencekik saat kebutuhan mobilitas meningkat,” tegasnya.
Tak hanya transportasi, Tito juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Ia meminta Pemda aktif berkoordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pelaku usaha daerah guna memastikan stok pangan aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Tito turut mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi selama musim hujan, mulai dari curah hujan tinggi hingga banjir rob di sejumlah wilayah. Ia menegaskan agar seluruh daerah memastikan kesiapan sumber daya, personel, serta sistem peringatan dini agar dapat berfungsi optimal saat dibutuhkan.
Sebagai langkah tegas, Mendagri meminta seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing selama periode rawan Nataru. Bahkan, Tito secara khusus mewanti-wanti agar perjalanan ke luar negeri ditunda mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas negara atas arahan Presiden atau kebutuhan medis yang mendesak.
“Kehadiran kepala daerah sangat krusial. Jangan sampai masyarakat menghadapi situasi darurat tanpa pemimpinnya di tempat,” ujar Tito.
Rapat yang digelar dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat tidak ingin mengambil risiko sedikit pun dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan stabilitas nasional selama momentum Nataru 2025/2026.
