CILEGON, RUBRIKBANTEN – Sekolah Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Kota Cilegon kembali menuai sorotan tajam. Dugaan penyalahgunaan sistem oleh oknum tertentu memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen pemerataan pendidikan yang pernah digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat kampanye.
Dalam janji politiknya di forum debat, keduanya menegaskan bahwa visi mereka adalah membangun Banten yang adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan, mereka lantang menyatakan, “Tidak boleh lagi ada pengkhianatan kepada rakyat, tidak boleh ada masyarakat yang dimarjinalkan. No one left behind!”
Namun, kenyataan di lapangan tampaknya jauh dari harapan. Cecep ZF, seorang aktivis muda asal Kota Cilegon, menilai sistem SPMB saat ini tidak transparan dan diskriminatif, sehingga menyulitkan ribuan pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil, terutama di Kota Cilegon.
“Koordinasi antarlembaga pemerintah sangat minim, data dan persyaratan SPMB amburadul. Ada siswi teladan, aktif di organisasi KONI, tapi malah tersingkir. Sementara siswa dengan riwayat drop out malah diterima. Ini sistem yang kacau,” tegas Cecep saat ditemui di kediamannya.
Lebih lanjut, ia menyoroti merosotnya marwah SMAN 1 Cilegon, yang selama ini dikenal sebagai sekolah unggulan di wilayah tersebut. “Saya mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Banten segera mencopot Kepala Sekolah SMAN 1 Cilegon. Lingkungan pendidikan seharusnya menjunjung transparansi dan integritas, bukan justru diwarnai kekacauan administrasi,” ujarnya geram.
Cecep juga menyoroti ketidaksesuaian data domisili peserta dengan fakta di lapangan, terutama pada jalur afirmasi serta prestasi akademik dan non-akademik yang tidak melalui proses seleksi yang adil. “Jangan main-main dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Rakyat berhak tahu!” pungkasnya.
