JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tidak ada kasus baru sengketa tanah yang muncul selama satu tahun pertama masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menyebut capaian ini sebagai hasil dari peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin akurat, akuntabel, dan transparan.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, kasus sengketa yang kini sedang ditangani merupakan residu lama yang muncul dari kebijakan dan persoalan administratif di masa lalu.
“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” jelasnya.
Menteri Nusron menekankan bahwa pencegahan lebih penting daripada penanganan. Karena itu, Kementerian ATR/BPN kini memperkuat sistem dan tata kelola internal agar tidak memberi ruang bagi mafia tanah untuk beraksi.
“Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri. Membuat sistem yang akurat dan akuntabel supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegas Nusron.
Sebagai bukti konkret komitmen tersebut, Kementerian ATR/BPN mencatat kerugian negara senilai Rp9,67 triliun berhasil diselamatkan sepanjang tahun 2025, termasuk 13 ribu hektare lahan yang berhasil diamankan dari praktik mafia tanah dan penyalahgunaan tata ruang.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih lainnya.
Langkah konsisten Kementerian ATR/BPN ini menandai babak baru dalam pelayanan publik yang profesional, terpercaya, dan menuju kelas dunia, sejalan dengan visi besar pemerintahan untuk menghadirkan sistem agraria yang bersih dari sengketa dan mafia tanah.
