Oleh: Rizal Arif Baihaqi – Ketua Forum Wartawan Kebudayaan (FORWARD)
Mewujudkan Kabupaten Serang yang bahagia terdengar sebagai cita-cita mulia. Namun di balik visi besar dan slogan penuh harapan itu, realitas di lapangan justru menghadirkan potret lain—Serang yang belum benar-benar tersenyum.
Kabupaten Serang memiliki wilayah sangat luas, terbentang dari pesisir utara hingga pegunungan di selatan. Keberagaman geografis ini menjadi tantangan besar bagi pemerataan pembangunan.
Wilayah perbatasan seperti Cinangka, Padarincang, Cikeusal, hingga Anyer bagian atas masih jauh dari sentuhan optimal pelayanan publik dan infrastruktur. Jalan-jalan desa rusak parah, jembatan penghubung antar kampung banyak yang nyaris roboh, sekolah kekurangan guru, sementara puskesmas di pelosok kekurangan tenaga medis dan sarana dasar. Tak sedikit warga di pedalaman harus menempuh belasan kilometer hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau administrasi publik.
Dari sisi ekonomi, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Serang belum tergarap maksimal. Sektor pertanian masih bergulat dengan persoalan klasik—irigasi rusak, harga hasil panen tak menentu, dan akses pasar terbatas. Sementara di kawasan pesisir, nelayan hidup dalam ketidakpastian, dihantam cuaca ekstrem dan hasil tangkapan yang terus menurun.
Masalah sosial pun tak kalah pelik. Kemiskinan struktural, pengangguran, dan rendahnya literasi menjadi tembok penghalang bagi terwujudnya masyarakat yang benar-benar “bahagia”. Ironisnya, di tengah derasnya arus industrialisasi, masyarakat lokal justru tertinggal karena tak terserap ke dalam sistem ekonomi modern. Nilai gotong royong mulai terkikis, budaya lokal kehilangan ruang, dan pragmatisme ekonomi menggantikan semangat kebersamaan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang begitu luas dan timpang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya?
Bahagia tidak bisa sekadar menjadi kalimat indah dalam dokumen visi. Ia harus hadir dalam bentuk nyata—kehadiran pemerintah yang dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya di atas kertas atau baliho program kerja.
Salah satu langkah yang perlu mulai dibicarakan secara terbuka adalah pemekaran wilayah Kabupaten Serang. Gagasan ini bukan semata ambisi politik, tetapi kebutuhan strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat identitas dan partisipasi masyarakat lokal.
Wilayah Serang bagian barat dan selatan, misalnya, memiliki karakter sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, namun selama ini terkesan “terpinggirkan” karena fokus pembangunan lebih banyak terserap di wilayah utara dan sekitar ibu kota kabupaten.
Dengan pemekaran, setiap wilayah dapat mengatur pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan warganya. Pemerintahan akan lebih responsif, pelayanan publik lebih cepat, dan masyarakat lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Namun tentu, pemekaran bukanlah obat mujarab tunggal. Ia harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, revitalisasi kebudayaan lokal, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta partisipatif.
Sebab kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari rasa adil, rasa memiliki, dan kebanggaan terhadap jati diri daerahnya.
Jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan “Serang Bahagia”, langkah pertama adalah berani menatap kenyataan: bahwa kebahagiaan tak bisa dititipkan pada slogan, tetapi harus dibangun dari kedekatan, keadilan, dan keberpihakan kepada mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan.
Serang akan benar-benar bahagia, bila rakyat di pelosok pun merasakan sentuhan pembangunan. Dan mungkin, sudah saatnya kita akui: pemekaran bukan lagi sekadar wacana tetapi keniscayaan sejarah.
