CILEGON, RUBRIKBANTEN – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) melaporkan bahwa kinerja industri jasa keuangan (IJK) di DKI Jakarta dan Banten tetap stabil hingga Januari 2025. Pertumbuhan sektor keuangan di kedua wilayah ini didukung oleh manajemen risiko yang baik, likuiditas yang terjaga, serta peningkatan ekonomi dan edukasi keuangan bagi masyarakat.
Di sektor perbankan, DKI Jakarta mencatat pertumbuhan kredit 12,28 persen (yoy) dengan total penyaluran mencapai Rp3.933,48 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL Net) tetap terkendali di angka 1,75 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 4,85 persen menjadi Rp4.673,67 triliun, didominasi deposito sebesar 42,79 persen.
Sementara itu, di Banten, pertumbuhan kredit mencapai 5,08 persen (yoy) dengan total Rp210,33 triliun. Namun, NPL Net lebih tinggi dibanding Jakarta, yaitu 2,66 persen. Kredit konsumsi mendominasi dengan porsi 52,35 persen, terutama untuk pemilikan rumah tinggal.
Menariknya, sektor BPR dan BPRS di Banten mengalami penurunan penyaluran kredit sebesar -8,28 persen (yoy), tetapi penghimpunan DPK justru melonjak 35,15 persen menjadi Rp7,44 triliun.
Jumlah investor pasar modal di DKI Jakarta melonjak 94,81 persen menjadi 2,97 juta, sedangkan di Banten tumbuh lebih moderat 9,04 persen menjadi 809.959. Transaksi saham di Jakarta mencapai Rp153,18 miliar, sementara Banten mencatat Rp18,07 miliar, didominasi oleh warga Tangerang Kota.
Industri keuangan non-bank juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Fintech lending di DKI Jakarta meningkat 11,50 persen, sedangkan di Banten tumbuh lebih agresif sebesar 17,20 persen.
Tren Buy Now Pay Later (BNPL) juga mengalami lonjakan tajam. Di Jakarta, jumlah debitur BNPL bank naik 31,46 persen menjadi 2,45 juta, sementara di Banten meroket 46,93 persen menjadi 1,55 juta. Namun, kenaikan ini diiringi oleh peningkatan rasio Non-Performing Financing (NPF) BNPL. Di Jakarta, NPF BNPL bank mencapai 2,60 persen, sementara di Banten 2,35 persen, keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional.
OJK mencatat 1.316 pengaduan dari masyarakat terkait layanan keuangan di Jabodebek dan Banten. Mayoritas keluhan berasal dari sektor fintech lending, terutama terkait perilaku petugas penagihan.
Untuk mengatasi masalah ini, OJK terus mendorong penyelesaian sengketa dengan tingkat penyelesaian mencapai 66,57 persen. Selain itu, OJK menggencarkan edukasi keuangan, termasuk program inklusi keuangan seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pemberdayaan UMKM, serta pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Di tengah pertumbuhan pesat sektor keuangan, OJK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi ilegal dan pinjaman online abal-abal. OJK mengajak masyarakat memeriksa legalitas entitas keuangan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau menghubungi layanan OJK melalui WhatsApp: 081-157-157-157.
Dengan berbagai tantangan yang muncul, stabilitas sektor jasa keuangan di DKI Jakarta dan Banten harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan tanpa risiko keuangan yang membesar. (*)
