CILEGON, RUBRIKBANTEN – Rencana pencoretan ribuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon memicu sorotan tajam berbagai pihak. Pencoretan itu dilakukan menyusul adanya indikasi bantuan tidak tepat sasaran.
Fenomena salah sasaran bansos memang bukan isu baru. Pemerintah pusat bahkan pernah mengungkap hampir separuh bantuan sosial di Indonesia tidak tepat sasaran. Mulai dari data penerima yang tak diperbarui hingga lemahnya verifikasi lapangan menjadi penyebab utama.
Namun, langkah pencoretan ini justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Bukan tidak mungkin, keluarga miskin yang berhak menerima justru tercoret akibat kesalahan administrasi, sementara warga yang tidak layak malah tetap menerima.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Cilegon, Ihwan Muslim, menegaskan agar Dinsos lebih berhati-hati.
“Jangan sampai ada warga yang masih layak menerima justru dicoret karena lemahnya verifikasi. Data itu bukan sekadar angka, tapi menyangkut keberlangsungan hidup keluarga miskin di Cilegon,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Sekretaris GMNI Cilegon, Andriansyah, menambahkan solusi tidak bisa berhenti hanya pada pencoretan. Ia menilai perlu ada sistem pendataan yang lebih rapi serta mekanisme banding bagi masyarakat.
“Dinsos harus membuka ruang bagi warga yang merasa keberatan untuk mengajukan koreksi data. Jangan sampai kebijakan ini melahirkan ketidakadilan baru,” tegasnya.
GMNI Cilegon juga menyoroti peran DPRD Kota Cilegon yang dinilai tidak boleh berdiam diri menghadapi isu yang menyangkut hak dasar masyarakat miskin. DPRD diminta hadir sebagai garda terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
“DPRD jangan hanya sibuk urusan politik praktis. Saat ada ribuan penerima PKH terancam dicoret, DPRD harus turun tangan membela wong cilik,” kata Ihwan.
Menurut GMNI, solusi jangka panjang harus diwujudkan melalui pemutakhiran data penerima bansos secara rutin, melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, serta melakukan verifikasi langsung di lapangan. Transparansi daftar penerima juga dinilai wajib dibuka agar publik bisa ikut mengawasi.
Sebagai organisasi yang berpihak pada kaum marhaen, GMNI Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar program PKH benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawasi jalannya program PKH di Cilegon. Ini soal keberpihakan negara pada wong cilik,” pungkas Ihwan.
