CILEGON, RUBRIKBANTEN – Ketidakpuasan ribuan guru terhadap sikap Pemkot Cilegon semakin memuncak. Setelah bergabung dalam aksi bersama Aliansi Masyarakat Termarginalkan pada Rabu (8/1/2025), mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi susulan, menuntut hak pembayaran honor yang tertunggak sejak Oktober 2024.
“Hari ini hanya seratus perwakilan guru madrasah yang ikut aksi bersama Aliansi. Kami dipaksa turun karena honor daerah kami belum juga dibayar. Bahkan ada oknum yang mencoba menghalangi aksi ini,” ungkap Ustadz Hurdi, Kepala Madrasah Al Khairiyah Kubang Welingi, usai aksi.
Menurut Ustadz Hurdi, Pemkot Cilegon harus bertanggung jawab atas defisit anggaran yang menyebabkan ribuan guru, termasuk guru madrasah, guru PAUD, dan kader, kehilangan hak honor mereka. “Ada lebih dari lima ribu guru yang belum menerima honor untuk tiga bulan terakhir. Ironisnya, honor kami lebih kecil dari honor RT/RW, namun tetap saja tidak dibayar,” tegasnya.
Kecewa dengan Jawaban Pemkot
Perwakilan guru lainnya, Martin Al Qosim, menyatakan kekecewaan mendalam atas tanggapan Pemkot saat audiensi. “Pihak ketiga bisa dibayar, tapi honor guru malah dianggap hangus karena aturan. Aturan itu dibuat pemerintah sendiri, lalu mengapa sekarang seolah lepas tanggung jawab?,” ujarnya.
Martin menegaskan bahwa aksi lebih besar akan digelar dalam waktu dekat. “Kami akan menggalang dukungan dari ribuan guru untuk kembali turun ke jalan. Ini soal hak yang harus diperjuangkan,” tambahnya.
Desakan Konsultasi Hukum Transparan
Edi Jhon dari Komunitas Dragon Banten mendesak Pemkot untuk tidak berlindung di balik aturan tanpa solusi konkret.
“Pejabat jangan hanya bicara soal risiko hukum jika membayar honor guru. Negara harus hadir membela rakyat, bukan menakuti mereka atau malah merampas haknya,” tegasnya.
Edi juga mengusulkan agar konsultasi hukum yang dilakukan Pemkot ke Kejari Cilegon melibatkan perwakilan guru dan elemen masyarakat untuk memastikan transparansi. “Kami siap mengawal kasus ini hingga tuntas,” lanjutnya.
Ancaman Demo Besar-besaran
Senada dengan itu, Toing dari Forum Peduli Cilegon (FPC) menegaskan pihaknya mendukung penuh aksi para guru. “Jika janji Pemkot hanya angin lalu, kami bersama guru akan kembali turun ke jalan dan mendesak DPRD Cilegon untuk turut bertanggung jawab menyelesaikan defisit anggaran ini,” ujarnya. (Har/RB)
