SERANG, RUBRIKBANTEN – Proyek pengembangan wisata alam di kawasan Gunung Pinang, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, menuai sorotan tajam. Warga setempat geram karena aktivitas pembangunan diduga kuat dilakukan tanpa mengantongi izin lingkungan (Amdal) dan tanpa koordinasi dengan pihak pemerintah desa.
Kemarahan warga memuncak setelah mengetahui bahwa proyek yang berada di kawasan hutan itu belum mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten.
Kepala Subseksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Banten, Adang Mulyana, mengonfirmasi bahwa kegiatan pembangunan telah dihentikan sementara.
“Kegiatan itu dihentikan kemarin, hari Minggu. Karena memang ada salah satu perizinan, yaitu izin lingkungan, yang belum selesai,” kata Adang kepada awak media, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, meski Perhutani telah memproses dan mengeluarkan izin lingkungan dari sisi kelembagaan mereka, izin dari DLH Banten masih dalam proses dan belum diterbitkan.
“Kita sudah rapat juga dengan Dinas Lingkungan Hidup agar izin lingkungannya segera diproses. Hari ini rencananya mau ada sosialisasi, tapi saya belum tahu hasilnya,” ujarnya.
Adang menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari kerja sama pemanfaatan kawasan hutan, sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk DLH.
“Izin dari Perhutani tidak dibatalkan, namun karena ini kerja sama kawasan hutan, maka harus dilengkapi dengan izin dari dinas lain. Izin lingkungan dari DLH Banten itu yang sedang dalam proses,” tambahnya.
Warga meminta agar seluruh proses izin diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilanjutkan, guna menghindari kerusakan lingkungan serta potensi konflik sosial di kemudian hari. (*)
