CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersiap merealisasikan program pembangunan 44 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini. Program ini ditargetkan selesai pada 2025 sebagai langkah konkret dalam menangani persoalan permukiman kumuh di sejumlah wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Permukiman Perkim Kota Cilegon, Asep Saifulloh, mengungkapkan bahwa saat ini proses masih berjalan dan sedang dalam tahap persiapan. “Rencananya ada 44 unit yang akan dibangun. Lokasinya tersebar di delapan kecamatan, dengan mayoritas berada di Kecamatan Cibeber. Ada juga di Citangkil, Jombang, dan Purwakarta,” ujar Asep, Rabu (3/7/2025).
Asep menjelaskan, rumah yang menjadi sasaran adalah rumah-rumah yang secara fisik tidak layak huni. “Syaratnya hanya satu: rumah itu memang tidak layak untuk dihuni. Karena ada juga rumah layak tapi ditinggal pemiliknya, itu bukan prioritas kami,” tegasnya.
Mengacu pada data dari Bappeda, terdapat 2.508 rumah tidak layak huni di Kota Cilegon. Namun jumlah itu bisa berubah setelah proses survei ulang, mengingat ada kemungkinan rumah-rumah tersebut telah dibantu oleh pihak lain seperti swasta atau Baznas.
Untuk setiap unit, pemerintah menganggarkan sekitar Rp30 juta. Namun skema ke depan direncanakan lebih efektif, di mana Perkim akan membangun langsung rumah utuh dan masyarakat penerima manfaat tinggal menerima kunci. “Kami ingin meniru pola swasta, bangun unitnya, serahkan ke penerima. Karena kalau hanya Rp10 juta bantuan seperti biasanya, hanya cukup untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding depan,” jelas Asep.
Demi merealisasikan 2.508 rumah sesuai data, Asep menyadari hal itu tidak bisa dilakukan secara instan. “Kalau dihitung kasar, 500 rumah per tahun selama lima tahun, itu butuh anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun. Kita masih menyesuaikan dengan kemampuan fiskal,” imbuhnya.
Asep juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga dalam upaya mempercepat realisasi program ini. “Bisa juga melalui CSR, karena mustahil mengandalkan APBD sepenuhnya,” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cilegon menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor perumahan yang layak dan sehat. Harapannya, wajah permukiman di Kota Baja akan semakin membaik dari tahun ke tahun. (*)
