Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BeritaDaerahKementerianKota SerangNasionalOrganisasiPemerintahPendidikanPolitikSosial

Pemprov Banten Tegaskan Transparansi Anggaran: Tak Ada Program Asal-asalan, Semua Demi Rakyat dan Presiden

247
×

Pemprov Banten Tegaskan Transparansi Anggaran: Tak Ada Program Asal-asalan, Semua Demi Rakyat dan Presiden

Sebarkan artikel ini

SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi Banten memastikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan, dirinya bersama Gubernur Banten menjalankan roda pemerintahan tanpa embel-embel kepentingan pribadi.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak neko-neko. Kami jaga semua program agar hasilnya sesuai harapan rakyat, harapan masyarakat, dan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tegas Dimyati usai menghadiri Rapat Pimpinan Perangkat Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/7/2025).

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah agenda penting mulai dari pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah, penyusunan program dalam RPJMD dan RKPD, hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Juga kita bahas program-program unggulan dari masing-masing perangkat daerah, sejauh mana realisasi dan dampaknya dirasakan masyarakat,” terang Dimyati.

Ia menekankan bahwa Pemprov Banten menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara utuh. “Kita transparan. Ini bentuk dari komitmen kita kepada rakyat dan bangsa,” tambahnya.

Dalam arahannya, Dimyati juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan penyesuaian terhadap APBD 2025. Ia menegaskan pentingnya menunda program yang tidak mendesak dan memprioritaskan belanja wajib.

Baca juga:  Perkuat Pengawasan dan Sinergi, Pemprov Banten Dorong Optimalisasi Kinerja APIP

“Saya minta TAPD segera lakukan pembahasan perubahan APBD. Prioritaskan belanja wajib, tunda dulu program yang belum mendesak,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan bahwa salah satu belanja wajib yang harus diperhatikan adalah gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk PPPK jangan khawatir. Kita akan tetap bayar dan anggarkan. Kita ingin seluruh birokrat sejahtera dan pelayanan publik tetap optimal,” tegas Dimyati.

Dengan sikap tegas dan terbuka itu, Pemprov Banten menegaskan diri sebagai pemerintah yang berpihak kepada rakyat, profesional, dan mendukung penuh visi nasional Presiden Prabowo Subianto.

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Rubrik Banten