CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali menjadi sorotan tajam masyarakat akibat defisit anggaran pada tahun 2024 yang berbuntut pada penundaan pembayaran honor guru madrasah, pihak ketiga, hingga iklan media. Situasi ini memaksa Pemkot Cilegon menanggung utang yang kian membebani daerah.
Kekecewaan publik memuncak dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh Mahasiswa Al-Khairiyah pada Rabu (15/1/2025). Mereka menuntut agar honor daerah, khususnya untuk guru-guru madrasah, segera dicairkan.
“Honor daerah, atau yang biasa kita sebut triwulan, yang tidak cair hingga triwulan ke-4 2024 ini membuat resah banyak pihak, terutama guru madrasah, guru honorer, linmas, dan kader posyandu. Kami dari Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah menuntut keadilan agar pemerintah segera membayarkan hak mereka,” ujar Supardi, Koordinator Lapangan Aksi.
Supardi juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian. “Kami menilai pemerintahan Pak Helldy ini sangat bobrok, bahkan bisa disebut su’ul khotimah,” tegasnya.
Menurut Supardi, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembayaran honor guru honorer, termasuk guru PAUD dan madrasah, sebagai langkah mendukung peningkatan mutu pendidikan.
“Guru-guru ini sudah menjalankan kewajiban mereka dengan mendidik dan mengajar, tapi hak mereka malah diabaikan oleh Pemkot. Ini sangat memalukan untuk Kota Cilegon yang katanya sering menerima piagam penghargaan, tapi urusan honor guru saja tidak selesai,” tambahnya.
Kekecewaan massa semakin dalam ketika Wali Kota Helldy Agustian tidak menemui para pendemo. Perwakilan dari Pemkot, yakni Kabag Umum, menjadi satu-satunya yang hadir untuk menampung aspirasi mereka.
“Pak Helldy hanya mau menerima piagam, tapi tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Ini benar-benar menyedihkan,” tandas Supardi, menutup aksi dengan nada getir.
