JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat tonggak sejarah baru dalam tata kelola ruang di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, kebijakan tata ruang terbukti bukan lagi sekadar dokumen administratif, melainkan motor penggerak ekonomi nasional.
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Oktober 2024–Oktober 2025), nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” tegas Menteri Nusron, Senin (27/10/2025).
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sistem perencanaan ruang melalui digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam satu tahun terakhir, 119 dokumen RDTR baru berhasil diterbitkan naik 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total keseluruhan, 445 RDTR kini telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), meningkat 189 dokumen atau 73,8% dalam periode yang sama.
“Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, dengan izin lokasi yang transparan, cepat, dan berbasis data spasial akurat. Ini juga menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” ujar Menteri Nusron.
Capaian ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, dan optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan kini tidak lagi terpusat di kota besar, melainkan diarahkan ke daerah-daerah potensial yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, tapi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap kepastian tata ruang Indonesia,” terang Nusron Wahid.
“Investor kini tidak lagi ragu menanamkan modal karena mereka melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” tambahnya.
Nusron menekankan bahwa penguatan tata ruang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Setiap RDTR disusun dengan memperhitungkan daya dukung alam, mitigasi bencana, dan keseimbangan ekosistem.
“Dalam visi Prabowo–Gibran, pembangunan harus menjangkau semua wilayah tanpa mengorbankan lingkungan. Tata ruang menjadi jembatan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi,” tegasnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, memperluas digitalisasi RDTR, serta memperkuat data spasial tematik agar dapat dimanfaatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Nusron Wahid.
