CILEGON, RUBRIKBANTEN – Lonjakan aktivitas tambang di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang membuat sejumlah ruas jalan utama kini dipadati kendaraan berat. Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan, terutama di jalur-jalur industri dan pelabuhan.
Peningkatan volume truk tambang ini terjadi setelah beberapa tambang di wilayah Jawa Barat ditutup sementara, sehingga para pengusaha tambang beralih memasok material dari kawasan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan sekitarnya.
Pengusaha lokal sekaligus aktivis Kadin Banten, Urip Widodo, menilai kondisi tersebut sudah pada tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, salah satu solusi paling konkret untuk mengurai kemacetan adalah dengan menyediakan kantong parkir khusus bagi truk tambang yang sedang menunggu giliran bongkar muat.
“Solusi paling konkret adalah kantong parkir bagi truk yang menunggu giliran. Jadi tidak perlu antre di depan pabrik, cukup menunggu di lokasi khusus sambil menunggu nomor antrean,” ujar Urip di Cilegon, Kamis (9/10/2025).
Urip menjelaskan, ketiadaan area parkir sementara membuat truk-truk tambang kerap menumpuk di badan jalan, memperparah kemacetan yang sudah terjadi sejak dini hari.
“Kalau ada kantong parkir, antreannya bisa tertib. Selama ini karena tidak ada, jadi siapa cepat dia dapat,” katanya.
Dijelaskannya, penutupan tambang di Bogor dan sekitarnya membuat permintaan material tambang di Banten meningkat tajam. Sebelumnya, Urip hanya melayani sekitar 40 dump truck per hari, namun kini melonjak hingga 100 dump truck per hari, bahkan mencapai 1.200 unit dalam 12 jam operasional malam.
Namun, ia menyayangkan sebagian besar truk pengangkut yang beroperasi justru berasal dari luar daerah.
“Sayang, truknya banyak dari luar. Kalau gunakan armada lokal, antrean bisa dikendalikan dan efek ekonomi juga kembali ke masyarakat sekitar,” tuturnya.
Selain persoalan ekonomi, Urip turut menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan akibat padatnya arus kendaraan tambang di jalur umum.
“Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, pelajar, hingga petani yang melintas di jalan sama,” ucapnya.
Ia mengingatkan, tanpa pengaturan yang baik, antrean truk yang bisa mencapai ratusan unit berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.
“Kalau tetap dibiarkan, ratusan dump truck datang bersamaan, pengiriman bisa tertunda, dan komitmen waktu dengan konsumen ikut terganggu,” tegasnya.
Urip pun berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk merumuskan kebijakan yang inovatif dan responsif dalam mengatur arus kendaraan tambang tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Saya apresiasi langkah pemerintah yang sudah berupaya, tapi perlu ada kebijakan tegas untuk mengatur jalur dan ritme kendaraan tambang agar lebih tertib,” pungkasnya.
