CILEGON, RUBRIKBANTEN – Ketua HIPPI Banten, Saeful Bahri, mengkritik keras kondisi pemberdayaan pengusaha lokal di Provinsi Banten yang selama ini masih sangat minim dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menegaskan, pemerintah jangan hanya memberikan pernyataan atau janji kosong terkait pemberdayaan pelaku usaha lokal.
“Kita butuh aturan teknis, juklak dan juknis yang jelas agar pelaksanaan di lapangan tidak sekadar jadi formalitas atau pemadam kebakaran saat ada masalah saja,” tegas Saeful dalam sebuah diskusi terbuka.
Menurut Saeful, fakta di lapangan menunjukkan bahwa investasi besar-besaran yang masuk ke Banten justru lebih banyak membawa tenaga kerja dan pengusaha dari luar, seperti Cina dan Korea, dengan sistem mereka masing-masing. “Kita cuma dapat tulang, sementara gerbongnya mereka bawa sendiri,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah provinsi membuat regulasi yang mendukung pengusaha lokal dan mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja asli Banten, maka pengangguran dapat ditekan dan penerimaan asli daerah (PAD) akan meningkat signifikan.
“Dalam UU Omnibus Law sendiri sudah ada aturan khusus tentang pemberdayaan UMKM dan pengusaha lokal, tapi implementasinya belum terlihat,” ujar Saeful. Ia menyayangkan bahwa saat ini rasio pengusaha lokal di Banten hanya sekitar 1 persen, jauh di bawah standar daerah maju yang minimal 17 persen.
Ketua HIPPI Banten ini mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya menyalahkan keadaan, tapi harus segera bertindak dengan mengajak semua stakeholder, termasuk pengusaha lokal, walikota, dan gubernur untuk membahas langkah nyata dalam meningkatkan angka pengusaha lokal.
“Jangan sampai industri besar hanya meninggalkan polusi dan masalah sosial, tapi manfaat ekonomi dan tenaga kerja justru diambil dari luar daerah,” katanya.
Saeful juga mengingatkan agar pemerintah jangan mudah memberi karpet merah kepada investor asing tanpa memperhatikan pemberdayaan lokal. “Kalau orang luar datang cari makan di sini, harusnya kita juga dapat manfaat yang setimpal, bukan cuma pajak yang masuk tapi tenaga kerja lokal tidak terserap,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan prinsip sederhana, “Lebih baik menyalakan lilin daripada menutup kegelapan,” sebagai seruan agar keterbukaan dan tindakan nyata menjadi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan.
