CILEGON, RUBRIKBANTEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mulai melakukan kajian teknis pasca Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sesuai arahan KPU RI. Salah satu materi strategis yang tengah digodok adalah penataan daerah pemilihan (dapil) dan potensi penambahan kursi di DPRD Cilegon.
Kepala Divisi Teknis Pencalonan KPU Cilegon, Urip Haryantoni, menjelaskan bahwa jumlah kursi legislatif sangat ditentukan oleh perkembangan jumlah penduduk. “Sejak Pemilu 2004 hingga 2014 jumlah kursi di Cilegon hanya 5 per dapil. Namun mulai Pemilu 2019 hingga 2024 jumlahnya meningkat menjadi 10 kursi,” ungkap Urip.
Ia menegaskan, ketentuan penambahan kursi DPRD mengacu pada ambang batas jumlah penduduk. Untuk 40 kursi DPRD, syaratnya adalah jumlah penduduk 400 ribu hingga 500 ribu jiwa. Apabila jumlah penduduk melewati angka 500 ribu, maka jatah kursi akan bertambah lima, dari 40 menjadi 45 kursi.
“Semester pertama tahun 2025, data jumlah penduduk di 8 kecamatan dan 43 kelurahan Kota Cilegon tercatat 480.015 jiwa. Artinya, jika dalam waktu dekat penduduk menembus angka di atas 500 ribu, maka secara otomatis alokasi kursi DPRD bertambah,” jelasnya.
Urip menambahkan, wacana penambahan kursi ini sudah menjadi harapan sejumlah partai politik. Namun, keputusan final tetap mengacu pada data resmi perkembangan jumlah penduduk dan regulasi yang berlaku dari KPU RI.
“Keinginannya memang ada dari partai politik. Tapi sekali lagi, semua bergantung pada realita jumlah penduduk Cilegon ke depan,” tutupnya.
