JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, meminta pemerintah memastikan bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikelola secara profesional dan transparan. Menurutnya, pengelolaan aset negara yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta mencegah kasus korupsi besar seperti skandal 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya di Indonesia.
“Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional. Tentu kita tidak ingin kejadian seperti 1MDB atau Jiwasraya terjadi kembali,” ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (22/2/25).
Ia menekankan bahwa pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Danantara, yang akan menaungi aset negara senilai 900 juta dolar AS, memegang peran strategis dalam mengelola kekayaan negara dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan efisiensi.
Anggawira juga menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi. “Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini,” tegasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Danantara akan segera diterbitkan pada 24 Februari 2025. Dengan besarnya aset yang dikelola, publik tentu berharap badan ini dapat beroperasi dengan prinsip good governance untuk menghindari potensi penyalahgunaan. (*/RB)
