CILEGON, RUBRIKBANTEN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mengeluarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait pelaksanaan asesmen terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Ketua HMI Cilegon, Tubagus Rizki Andika, menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik titipan serta nepotisme.
Menurutnya, pengisian jabatan strategis di tubuh birokrasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menyangkut masa depan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami dari HMI Cabang Cilegon mengingatkan dengan tegas: jangan main-main dalam proses asesmen Eselon II ini! Jangan jadikan jabatan sebagai ajang titipan, balas jasa politik, atau bagi-bagi kursi kekuasaan. Pemerintahan yang kuat hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang kompeten, bukan oleh mereka yang hanya dekat dengan elit,” tegas Tubagus Rizki, Selasa (16/9).
Ia juga menyoroti bahwa jargon reformasi birokrasi tidak akan berarti apa-apa jika dalam praktiknya masih ada oknum yang menyusupkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengisian jabatan.
“Jika nepotisme masih dipelihara, maka jangan salahkan publik kalau mereka kehilangan kepercayaan. Era baru harus dimulai dengan cara baru, yaitu keberpihakan pada profesionalisme, integritas, dan meritokrasi, bukan pada kolusi dan kroni,” tambahnya.
HMI Cabang Cilegon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya asesmen dan tidak segan bersuara lebih keras jika tercium adanya penyimpangan, intervensi, atau rekayasa dalam seleksi jabatan.
Sebagai organisasi kader, HMI menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah. Hanya mereka yang benar-benar layak dan kompeten yang harus menempati posisi strategis di Pemkot Cilegon.
“Kami tidak anti pemerintah. Tapi kami akan berdiri paling depan saat pemerintah mulai melenceng dari amanat rakyat. Kalau proses ini tidak bersih, jangan salahkan jika gelombang perlawanan moral dan aksi publik muncul,” pungkasnya.
HMI juga menyerukan kepada masyarakat sipil, media, akademisi, dan pemuda untuk bersama-sama mengawasi jalannya asesmen, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
