SERANG, RUBRIKBANTEN – Keputusan mengejutkan datang dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Mereka menolak anggaran pakaian dinas hingga tempat tidur yang disediakan Pemprov Banten dengan nilai fantastis hampir Rp1,5 miliar! Sikap ini mereka ambil sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan penghematan anggaran.
“Saya dan Pak Dimyati akan menggunakan pakaian yang dijahit sendiri untuk pelantikan. Kami juga tidak akan menganggarkan pembelian furnitur baru untuk rumah dinas,” tegas Andra saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (18/2/2024).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu juga menegaskan akan tetap menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada tanpa penambahan anggaran.
“Setelah resmi dilantik, saya akan meminta dinas terkait untuk mengevaluasi anggaran keperluan gubernur yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya memutuskan untuk tidak menggunakan anggaran tersebut,” ujarnya dengan tegas.
Sikap ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan bahwa pihaknya memang berencana untuk membatalkan anggaran tersebut.
“Anggaran yang ditayangkan dalam RUP dan DPA belum tentu direalisasikan, apalagi kita sedang melakukan efisiensi dan rasionalisasi sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” jelas Rina.
Dia juga menambahkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak akan membebani APBD untuk pengadaan pakaian dinas maupun perabotan.
“Pemprov memang merencanakan pengadaan sesuai aturan, namun arahan dari Gubernur terpilih Pak Andra sangat jelas: beliau tidak ingin membebani APBD dan akan menyediakan pakaian dinas dengan biaya sendiri,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov Banten sebelumnya menganggarkan hampir Rp500 juta untuk pengadaan tempat tidur dan Rp1 miliar untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dengan keputusan ini, uang rakyat yang semula dialokasikan untuk fasilitas mewah kepala daerah bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Banten. (Har/RB)
