SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mengangkat kesejahteraan nelayan Banten melalui langkah nyata dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Dengan garis pantai sepanjang 945 kilometer, Banten memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi beragam persoalan klasik seperti pendangkalan pelabuhan, sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga minimnya jaminan sosial bagi nelayan.
Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan, yang digelar di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Banten, Pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Selasa (23/9/2025). Dialog bertema “Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing” ini dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, OPD Pemprov Banten, DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga perwakilan nelayan dari berbagai daerah.
“Banten memiliki garis pantai 945 kilometer. Potensi ini sangat besar, tapi untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan saya harus mendengar langsung aspirasi masyarakat, baik dari pesisir utara maupun selatan,” tegas Andra Soni.
Ia menambahkan, upaya tersebut merupakan implementasi misi Banten Makmur demi mewujudkan visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.
Dalam dialog, nelayan menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari pendangkalan hampir di seluruh tempat pendaratan ikan, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, hingga permintaan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Menanggapi hal itu, Andra Soni menegaskan perlunya tindak lanjut nyata, bukan hanya pembahasan. Ia juga mengungkap kabar baik bahwa BBWS C3 akan melakukan normalisasi Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu pada 2026, sementara BBWS C2 akan menggarap Pelabuhan Perikanan Cituis di Kabupaten Tangerang.
Sebagai jawaban awal atas aspirasi nelayan, Andra Soni menyerahkan berbagai bantuan, di antaranya jaring insang untuk 10 kelompok nelayan, bubu naga, alat TED untuk 70 nelayan, paket sembako, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi 600 nelayan, dengan 3.500 nelayan lain menyusul melalui anggaran perubahan APBD 2025. Skema jaminan sosial ini dirancang bertahap: tahun pertama iuran penuh ditanggung pemerintah, tahun kedua subsidi 8 bulan, tahun ketiga 6 bulan, hingga nelayan mandiri pada tahun keempat.
Tak hanya itu, Gubernur Banten juga meninjau monitor pelacakan posisi dan riwayat kapal hasil kolaborasi Pemprov Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan ITS Surabaya. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan pelayaran dan efisiensi operasi kapal nelayan di perairan Banten.
Ketua DPD HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani menyambut baik forum dialog ini. “Insya Allah ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” ujarnya penuh optimisme.
Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk bersinergi dengan Pemprov Banten dan seluruh pihak terkait. “Ini momentum penting untuk memastikan kesejahteraan nelayan tidak lagi sebatas janji,” ucapnya.
Dialog yang menjadi pengalaman pertama bagi banyak nelayan ini diwarnai antusiasme tinggi. Padma dan Wawan, nelayan Karangantu, mengaku lega bisa menyampaikan langsung aspirasi terkait akses BBM, bantuan sosial, dan legalisasi alat tangkap. “Semoga janji gubernur benar-benar terealisasi,” harap mereka.
Dengan potensi laut yang luar biasa, langkah berani Andra Soni membuka pintu harapan baru bagi ribuan nelayan Banten agar dapat hidup lebih sejahtera, aman, dan mandiri.
