CILEGON, RUBRIKBANTEN — Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta rendahnya realisasi belanja modal dalam pembahasan anggaran Pemerintah Kota Cilegon.
Fajar menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terlebih muncul sorotan dari sejumlah fraksi DPRD Kota Cilegon terkait postur anggaran dan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program yang telah direncanakan.
“Ya, betul. Tinggi banget SiLPA-nya,” kata Fajar saat menanggapi sorotan terkait tingginya SiLPA.
Menurutnya, setiap program pemerintah seharusnya berangkat dari perencanaan yang matang. Setelah ditetapkan dalam perencanaan, program tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Fajar menegaskan dirinya menganut prinsip teknokrasi, di mana perencanaan menjadi dasar utama sebelum pemerintah menjalankan sebuah program.
“Kalau sudah direncanakan, lu sudah rencanakan angka sekian, ya lu kerjainlah. Lu tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan saja tidak cukup. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran juga menjadi hal penting agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan semakin tajam ketika Fajar menanggapi rendahnya realisasi belanja modal yang disebut masih berada di kisaran belasan persen.
“Serem. Kalau sudah direncanakan, harus dilaksanakan. Apabila ada hambatan, itu juga harus berdasarkan parameter atau pertimbangan tolok ukur yang jelas. Kenapa enggak dikerjakan? Kenapa belasan persen?” ujarnya.
Menurut Fajar, rendahnya realisasi tersebut menjadi hal yang wajar apabila kemudian dipertanyakan oleh kalangan legislatif. Termasuk permintaan dewan terhadap kertas kerja atau kajian yang menjadi dasar kebijakan anggaran tertentu.
Terkait persoalan teknis postur anggaran, termasuk penambahan belanja pegawai dan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Fajar meminta agar pertanyaan teknis diarahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya kan enggak masuk dalam TAPD. Tolong ditanyanya ke tim TAPD. TAPD yang Pak Sekda,” katanya.
Namun, Fajar memastikan berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan disampaikannya kepada Wali Kota Cilegon Robinsar dan Sekretaris Daerah.
Ia juga mengakui kekhawatiran legislatif terkait postur anggaran patut diperhatikan, termasuk potensi persoalan likuiditas anggaran dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
“Wajar. Para teman-teman legislatif juga pasti melakukannya berdasarkan kajian,” ujarnya.
Fajar bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai alert atau peringatan agar pemerintah tidak salah menentukan prioritas.
“Ini alert, betul. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ini kita harus kaji kembali. Tim TAPD harus mengingatkan, harus menyusun lagi apa yang termasuk dalam RPJMD dulu. Jangan reaksioner, reaktif. Itu jangan dijadikan prioritas,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah kembali berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pijakan utama pembangunan selama lima tahun.
“Harus fokus RPJMD. Kan teknokrasi dari situ. Bangunnya dari situ, lima tahun,” katanya.
Di sisi lain, Fajar menegaskan komitmen pribadinya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat. Ia enggan mengatasnamakan Wali Kota terkait komitmen bersama pemerintah daerah, namun menyatakan dirinya akan tetap menjalankan posisi sebagai pelayan masyarakat.
“Saya pelayan masyarakat. Saya ini pelayannya masyarakat. Kalian adalah tuan saya. Saya harus semaksimal mungkin mengabdi dengan baik, tulus,” pungkasnya.
