CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp500 miliar di tahun 2025. Pajak ini diandalkan untuk menyelesaikan utang pihak ketiga yang belum terbayarkan pada tahun 2024, sekaligus menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Amanat Nasional (PAN), Rahmatullah, menegaskan bahwa target tersebut harus dicapai, bukan sekadar rencana tanpa realisasi. Menurutnya, pajak BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PJU), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dana Transfer Provinsi adalah andalan utama untuk menggenjot pendapatan daerah.
“Mana ada pajak lain yang bisa menutupi utang sebesar itu? Hanya BPHTB, PJU, PBB, dan Dana Transfer Provinsi yang menjadi primadona PAD Kota Cilegon,” kata Rahmatullah.
Ia juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk turun langsung memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP). “Langkahnya, mereka harus turun ke WP, pastikan mereka mau bayar,” tambahnya.
Rahmatullah menjelaskan bahwa utang yang harus diselesaikan mencakup kegiatan fisik dan nonfisik yang dilaksanakan pada 2024. “Hutang kegiatan fisik dan nonfisik yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 harus dibayarkan dahulu,” tegasnya.
Wali Kota Cilegon terpilih, Robinsar, menguatkan komitmen tersebut dengan menegaskan fokus pemerintahannya pada pembayaran utang pihak ketiga. Ia juga akan melakukan rasionalisasi anggaran setelah dilantik.
“Harus rasionalisasi dulu. Dengan kondisi APBD hari ini, kita harus bayar utang pihak ketiga terlebih dahulu. Ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan hibah sebelum utangnya lunas. Jadi, ini prioritas utama,” ungkap Robinsar.
Setelah utang selesai, Robinsar akan meninjau sisa anggaran untuk menyesuaikannya dengan kewajiban lain, termasuk pembayaran tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Cilegon. “Kita fokus refocusing dan rasionalisasi,” pungkasnya.
Dengan strategi yang terarah, Pemkot Cilegon berharap bisa mengatasi krisis utang sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. (Har/RB)
