PANDEGLANG, RUBRIKBANTEN – GP Ansor Kabupaten Pandeglang melontarkan kecaman keras terhadap wacana anggaran makan dan minum (mamin) di lingkungan DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang yang disebut-sebut mencapai Rp8,4 miliar.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai, alokasi anggaran dalam jumlah fantastis untuk konsumsi internal lembaga pemerintah tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi fiskal daerah. Di tengah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, pembangunan yang tersendat, serta pembayaran honor tenaga P3K yang berjalan lambat, kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Di saat masyarakat masih menghadapi jalan rusak, jembatan desa yang perlu perbaikan, sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, serta tenaga P3K yang menunggu haknya, alokasi miliaran rupiah untuk konsumsi sangat tidak tepat dan melukai rasa keadilan publik,” tegas Wakil Ketua GP Ansor Pandeglang, Mahmudin.
Rp8,4 Miliar Bisa Untuk Apa?
GP Ansor memaparkan potensi dampak signifikan apabila anggaran tersebut dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, di antaranya:
• Membangun atau merehabilitasi 4–8 kilometer jalan desa, tergantung kondisi dan spesifikasi hotmix.
• Merehabilitasi sejumlah gedung sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang.
• Membangun atau memperbaiki jembatan desa yang menjadi akses vital masyarakat.
• Membantu pembayaran honor dan dukungan bagi tenaga P3K agar pelayanan publik tetap optimal.
“Rp8,4 miliar bukan angka kecil. Ini bisa mengubah wajah pembangunan di beberapa wilayah sekaligus jika dialokasikan tepat,” tambah Mahmudin.
Tuntutan Tegas GP Ansor
Sebagai organisasi yang mengusung nilai akuntabilitas dan keberpihakan pada rakyat, GP Ansor Kabupaten Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan:
• Transparansi penuh terhadap rincian anggaran makan dan minum tersebut.
• Evaluasi serta rasionalisasi belanja operasional yang tidak prioritas.
• Realokasi anggaran ke sektor pembangunan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
GP Ansor menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk mendiskreditkan lembaga pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kami menolak pemborosan di tengah kesulitan rakyat. Pemerintah daerah harus menunjukkan empati dan keberpihakan nyata melalui kebijakan anggaran,” tutup Mahmudin.
