SERANG, RUBRIKBANTEN — Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali menjadi sorotan tajam publik. Ketua Civilian Perspective Initiative (CPI), Muhamad Rizaldi, melontarkan kritik keras terhadap panitia seleksi (Pansel) yang dinilainya gagal menjalankan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam pernyataan resminya, Rizaldi menyesalkan bahwa proses yang seharusnya menjadi ajang penjaringan talenta terbaik birokrasi justru berubah menjadi formalitas semata yang sarat tanda tanya. “Pansel ini tidak memahami prinsip manajemen talenta. Tidak ada asesmen menyeluruh terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural calon. Justru seleksi hanya berbasis wawancara dan esai semata. Ini bukan seleksi berbasis merit, ini seleksi berbasis pendapat sempit,” tegas Rizaldi, Rabu (11/6/2025).
Ia menyebut proses seleksi yang dijalankan tidak hanya jauh dari profesional, tetapi juga berpotensi manipulatif. Rizaldi mengungkap adanya indikasi kuat bahwa calon yang memiliki rekam jejak unggul dan layak secara objektif justru tidak diloloskan ke dalam tiga besar tanpa alasan yang jelas.
“Kami mencium indikasi kuat adanya pengondisian. Bagaimana mungkin seorang kandidat yang unggul secara rekam jejak dan asesmen tiba-tiba tidak masuk tiga besar? Di mana transparansinya? Ini jelas merugikan publik, karena masyarakat akhirnya diberikan pemimpin yang bukan berdasarkan kompetensi, melainkan rekayasa,” lanjutnya.
Lebih jauh, CPI juga mempertanyakan komitmen Pansel terhadap asas keterbukaan informasi publik. Rizaldi menilai bahwa hasil seleksi, indikator penilaian, serta proses pembobotan seharusnya diumumkan secara terbuka untuk menjamin kepercayaan publik dan mencegah kecurigaan.
“Proses ini bukan milik segelintir orang. Ini proses yang menentukan wajah birokrasi dan arah pembangunan daerah. Jika sejak awal prosesnya cacat, maka hasilnya pun akan mencederai publik,” pungkasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Civilian Perspective Initiative menyatakan akan mengawal proses seleksi ini secara serius, termasuk mempertimbangkan langkah hukum atau administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
