SERANG, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni memimpin langsung Deklarasi Bersama Penolakan Aksi Premanisme di wilayah Provinsi Banten. Pernyataan tegas ini disampaikan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemberantasan Premanisme untuk Kamtibmas Kondusif, yang digelar oleh Polda Banten di Aula Serbaguna Mako Polda Banten, Kota Serang, Kamis (22/5/2025).
Deklarasi itu menandai sikap tegas seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat terhadap segala bentuk premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Forkopimda dan peserta deklarasi sepakat tidak memberi ruang sedikitpun kepada aksi premanisme, termasuk yang berlindung di balik simbol dan atribut kelompok tertentu.
“Premanisme tak hanya mengganggu keamanan, tapi juga menjadi penghambat besar bagi kemajuan dan investasi di Banten. Kami satu suara: premanisme tidak boleh ada di tanah Banten,” tegas Andra Soni.
Gubernur juga menekankan bahwa keamanan yang kondusif adalah syarat mutlak untuk pertumbuhan ekonomi. “Kita ingin warga Banten—12,4 juta jiwa—bisa hidup aman, berusaha nyaman, dan sejahtera. Ini hanya bisa terwujud kalau investasi bisa berjalan tanpa gangguan,” jelasnya.
Andra Soni juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029, sebagaimana amanat Presiden RI, membutuhkan lingkungan investasi yang sehat, termasuk kontribusi dari Banten yang ditargetkan mendukung realisasi investasi nasional hingga Rp13.000 triliun.
Deklarasi ini dinilai sebagai langkah serius Pemprov Banten dalam menciptakan wilayah “Zero Premanisme”. Andra pun mengajak seluruh Ormas agar meninggalkan citra kekerasan dan bertransformasi menjadi pelopor produktivitas. “Jadikan identitas menuju produktivitas yang berkualitas,” ajaknya.
Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan komitmen penuh aparat kepolisian dalam memberantas aksi premanisme. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima laporan masyarakat dan akan terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah hukum Polda Banten.
“Kami tidak akan kompromi terhadap premanisme. Mari jaga Banten agar tetap aman dan kondusif demi masa depan yang lebih baik,” tegas Suyudi.
FGD tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai unsur penegakan hukum dan pertahanan, seperti Kejaksaan Tinggi Banten, Korem 064/MY, dan Pengadilan Tinggi Banten, serta dimoderatori oleh Oktavia Olga.
Dengan deklarasi ini, Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan keseriusan untuk tidak hanya menindak pelaku premanisme, tapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat agar aktif dalam menjaga keamanan dan mendukung kemajuan ekonomi daerah.
