JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mengeluarkan peringatan keras kepada para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju. Ia menuntut langkah konkret dan terkoordinasi dalam merespons lonjakan angka pengangguran yang makin mengkhawatirkan, terutama di kalangan usia produktif.
“Sudah sepatutnya para menteri ekonomi tidak lagi bersikap reaktif, tetapi proaktif. Negara tidak bisa pasif ketika angkatan kerja baru terus bermunculan setiap tahun,” tegas Bamsoet di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Ketua MPR RI ke-15 dan mantan Ketua DPR RI ini mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, laporan World Economic Outlook 2025 dari IMF menyebut tingkat pengangguran Indonesia secara nasional justru menurun dari 5,2% menjadi 5%.
“Ini menandakan ada ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan kondisi riil masyarakat pekerja. Kita menghadapi sekitar 3,3 juta angkatan kerja baru tiap tahun. Tanpa kebijakan konkret untuk menyerap mereka, terutama dari sektor informal dan UMKM, ledakan pengangguran hanya soal waktu,” ujar Bamsoet.
Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja tidak harus selalu bergantung pada investasi besar yang lambat direalisasikan karena kendala birokrasi. Solusinya, kata dia, adalah menghidupkan kembali UMKM sebagai sektor ekonomi kerakyatan yang sudah teruji saat krisis.
“UMKM kita pernah jadi tulang punggung saat ekonomi ambruk. Mereka menyerap puluhan juta tenaga kerja. Kita harus kembali ke sektor yang mampu bertahan dan memberi makan rakyat,” imbuhnya.
Namun, Bamsoet juga mengkritik kebijakan perdagangan yang justru menekan UMKM. Ia menyoroti masuknya produk impor murah (dumping) yang merusak pasar domestik dan menyebabkan pelaku UMKM lokal gulung tikar.
“Ketika UMKM tumbang karena dihantam produk dumping, otomatis terjadi PHK. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal ketahanan sosial,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila, serta tokoh organisasi olahraga nasional, Bamsoet menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada para menteri ekonomi agar tak hanya menumpuk laporan, tapi segera bertindak.
“Suara masyarakat sudah jelas. Fakta di lapangan harus jadi bahan introspeksi, bukan statistik kosong. Waktunya berpihak pada sektor yang nyata menghidupi rakyat. Jangan tunggu sampai krisis sosial meledak,” tutup Bamsoet.
