Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BantenBeritaDaerahEkonomiKabupaten LebakKabupaten PandeglangKabupaten SerangKabupaten TangerangKementerianKesehatanKota CilegonKota SerangKota TangerangNasionalOrganisasiPemerintahPemiluPendidikanSosial

Bakar Ban di Depan DPRD Banten, HMI Cabang Serang Ultimatum Andra-Dimyati: Reformasi Birokrasi Harga Mati

166
×

Bakar Ban di Depan DPRD Banten, HMI Cabang Serang Ultimatum Andra-Dimyati: Reformasi Birokrasi Harga Mati

Sebarkan artikel ini

SERANG, RUBRIKBANTEN – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turun ke jalan menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, untuk menjalankan reformasi birokrasi bersih dan transparan. Aksi ini digelar di depan Gedung DPRD Banten dengan simbol perlawanan yang kuat—pembakaran ban sebagai bentuk protes keras terhadap birokrasi yang dianggap masih sarat kepentingan politik.

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, dalam orasinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi bersih adalah harga mati yang harus ditegakkan sejak hari pertama kepemimpinan Andra-Dimyati. Ia menyoroti sejarah panjang Banten yang kerap tersandera oleh birokrasi transaksional, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis.

“Kami turun ke jalan bukan sekadar aksi simbolis, tapi ini adalah alarm keras bagi Andra-Dimyati. Kami tidak akan tinggal diam melihat birokrasi Banten dikendalikan oleh kepentingan politik pragmatis. Pengisian jabatan di Pemprov Banten harus berbasis profesionalisme, bukan titipan elite politik,” tegas Eman.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah 14 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih kosong. HMI Cabang Serang mendesak agar proses seleksi jabatan dilakukan secara transparan dan melibatkan publik guna mencegah praktik jual beli jabatan.

Baca juga:  100 Hari Robinsar–Fajar: UGD dan Persalinan 24 Jam Diserbu Warga, Puskesmas Citangkil 2 Jadi Andalan

“Kami mendesak gubernur dan wakil gubernur membuka seluruh proses seleksi jabatan kepada publik. Jika ada indikasi transaksi politik, kami pastikan akan turun dengan aksi yang lebih besar,” lanjut Eman.

Selain menyoroti reformasi birokrasi, HMI Cabang Serang juga menuntut pemerintahan baru untuk membuka akses informasi yang luas kepada masyarakat, khususnya terkait program strategis seperti pendidikan gratis yang pernah dijanjikan. Mereka meminta kejelasan mengenai skema pendanaan, mekanisme pelaksanaan, dan jaminan kualitas pendidikan.

“Jangan sampai pendidikan gratis hanya jadi janji politik tanpa arah. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana program ini dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Banten,” tambahnya.

Aksi yang berlangsung damai ini diwarnai dengan orasi bergantian, pembentangan spanduk tuntutan, serta pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya realisasi janji reformasi birokrasi. HMI Cabang Serang juga menyerukan kepada pemerintahan Andra-Dimyati agar membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

“Hari ini aksi pertama kami, tapi kami pastikan ini bukan yang terakhir. Jika di awal saja sudah tertutup dan sarat kepentingan politik, kami pastikan gelombang perlawanan akan terus membesar,” pungkas Eman Sulaeman.

Baca juga:  Asda Ida Nuraida Serukan Perempuan Ambil Peran dan Hapus Diskriminasi

 

Hingga berita ini diturunkan, aksi HMI Cabang Serang berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (Anang/RB)

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Rubrik Banten