PEKANBARU, RUBRIKBANTEN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Pendidikan dan para Kepala Sekolah SMA se-Pekanbaru, Jumat (7/2/2025), di Ballroom Nazir Hotel Mutiara Merdeka. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dengan lebih dari 500 peserta hadir, termasuk tokoh pers nasional.
Sejumlah pembicara hadir, seperti Ketua Dewan Pendidikan Riau sekaligus Rektor Universitas Lancang Kuning, Prof. Dr. Junaidi, Ketua Dewan Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, Dr. Aat Supaat, Kombes Pol. Asep Darmawan, SH, M.I.K, serta Ketua Persatuan Pemimpin Redaksi (Pimred) SMSI se-Indonesia, Dar Edi Yoga. Diskusi dipandu oleh Dr. Ridar Hendri.
Dalam diskusi, Prof. Dr. Junaidi menekankan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut terhadap intimidasi oknum wartawan jika telah bekerja sesuai aturan. Ia mengungkapkan banyaknya media abal-abal yang berdiri tanpa seleksi ketat, sehingga menurunkan kualitas wartawan.
“Kepala sekolah tak usah takut dengan wartawan nakal. Asalkan bekerja sesuai regulasi, mereka tak akan bisa menyentuh Anda,” ujar Prof. Junaidi.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan dana sekolah, seperti dana BOS, dilakukan secara transparan untuk mencegah celah bagi oknum mencari kesalahan.
Ketua Dewan Penguji UKW PWI Pusat, Dr. Aat Supaat, menegaskan pentingnya uji kompetensi wartawan untuk menjaga profesionalisme. “Uji kompetensi wartawan di PWI dilakukan bertahap: muda, madya, hingga utama. Ini penting agar profesi wartawan tetap berintegritas,” jelasnya.
Ia menyarankan kepala sekolah untuk tenang menghadapi wartawan tidak profesional dan hanya berlangganan media yang kredibel.
Kombes Pol. Asep Darmawan menyoroti fenomena kepala sekolah yang diperas oleh wartawan nakal. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan sekolah.
“Jika ada oknum yang melakukan pemerasan, ajak dialog dan gunakan hak jawab. Kalau berlanjut, proses hukum bisa ditempuh,” katanya.
Asep juga menyarankan pembentukan wadah pengaduan yang melibatkan forum kepala sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan pihak kepolisian untuk membantu para kepala sekolah menghadapi persoalan semacam ini.
Ketua Pimred SMSI, Dar Edi Yoga, mengajak kepala sekolah untuk lebih berani menghadapi wartawan tanpa identitas jelas. “Pastikan identitas mereka, media tempat mereka bekerja, dan cek legalitas medianya. Semua itu bisa dilakukan melalui Google,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan kepala sekolah memberikan imbalan kepada wartawan. “Ini adalah kesalahan yang harus dihentikan. Jangan mudah memberikan uang pada wartawan nakal,” tutupnya. (*/RB)
