CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman tanpa memunculkan masalah kesehatan. Kepala Dinkes Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari, menegaskan pihaknya kini fokus memperketat pengawasan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.
“Pola makanan itu kita serahkan ke SPPG karena mereka sudah punya ahli gizi. Tapi ke depan, Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring, baik dapur pengolahan maupun makanan yang sampai di sekolah,” tegas drg. Ratih.
Menurutnya, setiap Satuan Pendidikan Pemberi Gizi (SPPG) diwajibkan mengurus Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat penting agar terhindar dari risiko keracunan maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) pangan. Saat ini, terdata baru 12 SPPG yang melapor resmi ke Dinkes Cilegon terkait distribusi makanan bergizi.
“Kita sudah siapkan tim khusus untuk mengawasi MBG ini. Bahkan sejak akhir 2024, Dinkes sudah punya SK Tim Penanganan Keracunan dan KLB, yang kini ditingkatkan dengan pembentukan Tim Pengawasan Makanan Bergizi Gratis pada Oktober ini,” ujarnya.
Tim lintas bidang dari Dinkes akan dilibatkan, mulai dari SDMK, farmakes makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, surveilans, program gizi, hingga UKS. Selain itu, para penjamah makanan wajib memiliki pelatihan dan sertifikat agar standar keamanan pangan benar-benar terjamin.
Tak hanya itu, Dinkes Cilegon juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen risiko keracunan pangan dan simulasi KLB keracunan. Sasaran kegiatan ini melibatkan Tim Gerak Cepat (TGC) Puskesmas yang terdiri dari dokter, tenaga surveilans, analis, serta petugas kesehatan lingkungan.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan anak-anak kita terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan. MBG adalah program baik, maka pemerintah harus hadir memastikan semua aman dan sesuai standar,” pungkas Kadinkes Ratih.
