JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menata ulang sistem pertanahan nasional. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital layanan publik di sektor agraria.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Ossy usai menerima CNN Indonesia Award 2025, yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, maka akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ujar Ossy Dermawan.
Menurutnya, digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, sekaligus memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan klasik di sektor pertanahan yang seringkali berakar pada masalah administrasi manual.
Wamen Ossy menegaskan, 70 hingga 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem digital menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diselenggarakan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain memperkuat digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong dua program nasional andalan, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program tersebut dinilai memiliki dampak besar dalam pemerataan kepemilikan lahan serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tambahnya.
Ossy juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan dukungan, kritik membangun, dan masukan terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN, khususnya di tingkat daerah.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan masukan agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.
Langkah digitalisasi ini menjadi penanda bahwa Kementerian ATR/BPN tengah bergerak menuju pelayanan publik kelas dunia, yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan.
