SERANG, RUBRIKBANTEN – Angin panas menerpa dunia politik Banten. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mengakui bahwa salah satu kadernya, Budi Prajogo, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, telah melakukan pelanggaran etik dengan menitipkan calon siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Ketua DPW PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi, mengonfirmasi hal tersebut dan menyatakan pihaknya sudah mengambil langkah tegas secara internal.
“Kita menyesalkan tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Budi. Kepada yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan dan sudah diberikan peringatan. Ini bentuk kelalaian dan kecerobohan yang semestinya tidak perlu dilakukan,” ujar Gembong dalam pernyataannya kepada rubrikbanten.com melalui pesan singkatnya, Jumat (27/6/2025).
Gembong pun menambahkan, meski Budi mengaku teledor, partai tetap bertanggung jawab dan tak akan menutup-nutupi.
“Iyalah, kalau memang salah, harus kita akui salah. Meskipun yang bersangkutan mengakui teledor. Selama 4 periode menjabat, baru kali ini melakukan kesalahan,” ungkapnya.
Pernyataan ini sontak mengundang sorotan tajam dari publik, termasuk pengamat politik Syaiful Bahri. Ia menyayangkan tindakan Budi yang dinilai mencoreng integritas wakil rakyat.
“Menurut saya, ini sangat disayangkan. Seorang anggota DPR, apalagi posisinya Wakil Ketua DPRD, semestinya menjadi teladan dalam penegakan aturan dan regulasi, bukan malah melanggarnya,” tegas Syaiful.
Ia pun menyoroti sikap Gubernur Banten Andra Soni yang sejak awal sudah menyampaikan komitmennya dalam menolak segala bentuk intervensi dalam proses pendidikan.
“Gubernur sudah mengingatkan sejak jauh-jauh hari: jangan main-main, jangan titip-titip. Bahkan beliau siap memberi sanksi keras. Maka sangat memprihatinkan jika justru wakil rakyat yang melabrak komitmen ini,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi upaya reformasi pendidikan di Banten dan membuka kembali perdebatan soal integritas para pemangku jabatan publik. (Red)
