PANDEGLANG, RUBRIKBANTEN – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai benteng perlindungan profesi, wadah peningkatan profesionalisme, serta penguat kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Kabupaten (Rapimkab) I PGRI Kabupaten Pandeglang Masa Bakti XXIII di Pendopo Pandeglang, Rabu (27/8/2025).
Dimyati menekankan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi, melainkan mitra strategis pemerintah yang menentukan arah dan kualitas pendidikan di Banten.
“Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan dan bangsa. Kalau PGRI kuat, pendidikan di Banten juga akan kuat,” tegasnya.
Menurut Dimyati, ada empat peran penting PGRI: perlindungan profesi guru, peningkatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat solidaritas antar guru, serta mendukung peningkatan kesejahteraan agar guru dapat mengajar dengan hati yang tenang.
“Saya bisa menjadi akademisi, politisi, bahkan Wakil Gubernur, itu semua karena guru. Kesuksesan siapa pun, bahkan presiden sekalipun, tidak terlepas dari peran guru,” tambahnya.
Bupati Pandeglang Dorong Koperasi Guru Aktif Kembali
Senada dengan Wagub, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menegaskan bahwa Rapimkab I bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis menyatukan visi dan misi organisasi.
“PGRI adalah rumah besar para guru. Tantangan pendidikan semakin kompleks, sehingga diperlukan guru yang inovatif, profesional, dan berkarakter. Pemkab Pandeglang siap menjadi mitra strategis PGRI,” ujarnya.
Dewi juga mendorong agar koperasi guru kembali digerakkan sebagai bentuk solidaritas ekonomi. “Saya berharap forum ini melahirkan gagasan strategis, terutama penguatan literasi digital, profesionalisme, dan pembentukan karakter generasi emas 2045,” tegasnya.
PGRI Pandeglang Gagas Program Sosial untuk Guru MBR
Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang, Sutoto, melaporkan capaian awal kepengurusan, mulai dari digitalisasi keanggotaan, perbaikan tata kelola keuangan, hingga kerja sama dengan Baznas untuk membantu guru kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, PGRI Pandeglang kini menerapkan sistem iuran tunggal yang dibagi proporsional untuk PB, provinsi, kabupaten, dan cabang. “Dengan sistem ini, tidak diperkenankan lagi ada iuran lain. Prioritas tahun pertama adalah penyertaan modal, dana sosial, dan operasional,” jelasnya.
Forum Penentu Arah Pendidikan 5 Tahun ke Depan
Rapimkab I PGRI Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 diikuti pengurus cabang, kepala sekolah, dan perwakilan guru se-Kabupaten Pandeglang. Forum ini diharapkan melahirkan arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan dengan semangat “Guru Bermutu Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat.”
