JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni bersama para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten adalah terkait TKD yang diproyeksikan mengalami koreksi negatif pada tahun 2026. Berdasarkan hasil pembahasan, Pemprov Banten harus bersiap menghadapi pengurangan TKD sebesar Rp554 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal tersebut.
“Langkah strategis perlu disiapkan oleh Pemprov Banten dalam menghadapi TKD tahun 2026 yang mengalami koreksi negatif mencapai Rp554 miliar,” ujar Rina.
Rina menjelaskan, Pemprov Banten akan melakukan perhitungan ulang anggaran secara cermat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Banten. Langkah ini dilakukan untuk memastikan belanja wajib, pelayanan publik, dan mandatory spending tetap aman, meskipun terjadi penurunan transfer dari pusat.
“Kita akan bahas bersama untuk melakukan realokasi belanja, yakni mendorong alokasi dari belanja administrasi ke sektor produktif dan pelayanan dasar agar berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Banten juga berencana memperkuat kapasitas fiskal daerah. Gubernur Andra Soni sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan memberikan insentif berbasis kinerja dan pendampingan regulasi bagi kabupaten/kota yang memiliki kinerja fiskal rendah, untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita akan mengamankan mandatory spending dan melakukan manajemen kas yang lebih akurat,” imbuh Rina.
Tak hanya itu, Rina menuturkan Pemprov Banten akan meningkatkan akurasi perencanaan dan kualitas penyusunan anggaran agar lebih efektif dan fokus pada program prioritas. Kegiatan yang bersifat administratif dan pendukung akan diminimalkan.
Langkah lain yang juga akan ditempuh adalah optimalisasi potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
“Kita akan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi dengan sistem monitoring dan evaluasi ketat untuk memperluas basis pajak dan retribusi, serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga,” pungkasnya.
Pertemuan antara APPSI dan Menkeu ini diharapkan menghasilkan formula kebijakan fiskal yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan daerah, termasuk dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten.
