SAMARINDA, RUBRIKBANTEN – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah dan penguatan strategi dalam menjalankan Gerakan PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga. Penegasan tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 di Convention Hall Kompleks GOR Kadrie Oening, Samarinda, Selasa (8/7/2025).
“Rakernas ini menjadi momentum penting bagi PKK Provinsi Banten. Rumusan strategi nasional akan kami bawa pulang untuk memperkuat program di daerah. Kami ingin memastikan seluruh gerakan PKK selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Tinawati dengan tegas.
Menurutnya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, telah menyampaikan arahan Presiden agar seluruh program PKK terintegrasi dengan pembangunan nasional. Untuk itu, PKK di daerah diminta memperkuat koordinasi lintas wilayah agar program pemberdayaan keluarga benar-benar menyentuh hingga ke tingkat rumah tangga.
“Kami adalah mitra strategis pemerintah, dan menjadi kepanjangan tangan hingga ke pelosok desa. Maka sinergi bukan sekadar pilihan, tapi keharusan!” tegas Tinawati.
Dalam Rakernas tersebut, Tinawati juga aktif mengikuti agenda strategis seperti sidang pleno dan materi dari Menteri Koperasi dan UKM RI Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Materi tersebut akan menjadi bahan penguatan program PKK di Provinsi Banten, terutama pada isu ketahanan keluarga, ekonomi produktif, dan peningkatan gizi masyarakat.
“Kami akan kolaborasikan hasil Rakernas dengan program nyata yang dibutuhkan masyarakat. Fokus kami tetap pada penguatan keluarga sebagai pondasi bangsa,” katanya.
Turut mendampingi Tinawati, Plt. Kepala DPMD Provinsi Banten Rd. Berly Natakusumah serta para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Banten.
Sebagai informasi, Rakernas X PKK Tahun 2025 menghasilkan tiga dokumen strategis: Rencana Induk Gerakan PKK, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Lembaga PKK. Dokumen tersebut akan menjadi panduan nasional Gerakan PKK periode 2025–2029 dan diserahkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan visi-misi Presiden serta RPJMN 2025–2029.
